Oleh : W. Masykar
Banyak WA masuk, berharap tulisan ini, tidak mandeg pada beberapa seri saja, tapi bahkan sampai apa yang pernah dijanjikan pasangan Yesbro benar benar bisa dirasakan warga masyarakat Lamongan. Ada juga yang menyebut jika tulisan ini, diharapkan porsi lebih banyak mempersoalkan infrastruktur, terutama masih banyaknya jalan jalan rusak sehingga bisa mendorong pemkab untuk secepatnya melakukan perbaikan di sektor yang setiap saat dirasakan warga ini, baik jalan poros desa/kecamatan, jalan kabupaten atau jalan lingkungan.
Termasuk juga jalan dan saluran air sepanjang Jl. Pahlawan ke selatan sampai pertigaan arah pasar Sidoharjo tidak ada saluran air di kanan kiri jalan, bisa di pastikan kalau curah hujan tinggi, genangan air dimana-mana, lapisan aspal yang sudah rusak semakin hancur.
Demikian juga di ruas jalan antara hutan Solokuro sampai Pasar Blimbing. Dan tentu saja, masih banyak titik titik ruas jalan di sejumlah lokasi lainnya. Dalam banyak kesempatan, bupati Yes menekankan pentingnya kinerja, kualifikasi dan kompetensi dijajaran birokrasi Lamongan. Harapan tersebut, bukan sekedar pada konteks kejujuran dalam bekerja, tapi juga selalu memiliki langkah kreatif dan inovatif, cepat tanggap menyampaikan kondisi riil di masyarakat sehingga pimpinan cepat merespon apa yang sesungguhnya urgen dilakukan.
Keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan predikat nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 untuk tetap berada pada nilai A, seperti pada tahun sebelumnya, dan Reformasi Birokrasi (RB) Lamongan yang mengalami peningkatan, dari predikat B di tahun 2021 dan meningkat menjadi BB pada tahun 2022.
Tentu saja, keberhasilan tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri, akan tetapi masyarakat tidak mau tahu soal administrasi pemerintahan, soal penghargaan. Ketika, warga melihat dan merasakan masih banyak jalan jalan yang rusak atau disaat biaya pendidikan tidak mampu memenuhi dan ketika berhubungan dengan birokrasi dirasa mbulet, misalnya, maka yang keluar adalah cacian, masyarakat menilai pembangunan jalan lamban, pemkab bahkan dianggap stagnan, dan hanya sibuk mencari penghargaan. Ini realitas, bukan mengada ada, bukan karena tidak suka dengan pemerintah kabupaten (daerah), sebab apapun yang dilakukan pemkab jika tidak menyentuh langsung pada kebutuhan atau harapan masyarakat, seakan apa yang dilakukan pemkab tidak ada artinya. (Bersambung)
