JAKARTA (wartamerdeka.info) – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2023 yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara hybrid di Hotel Bidakara dan media Zoom Meeting telah memasuki hari kedelapan, Kamis (9/3/2023).
Dalam menjalankan pembahasan desk, Kemendagri memfasilitasi dengan menggunakan e-rakortek pada SIPD-RI untuk melakukan desk pembahasan pada Rakortekrenbang.
Jumlah desk urusan berjumlah 39 desk dan 37 desk urusan yang dikoordinir oleh Direktorat PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan 2 desk kewilayahan yang dikoordinir oleh Direktorat Regional I Deputi Pengembangan Regional Bappenas.
Adapun provinsi yang melakukan pembahasan pada hari kedelapan antara lain: Bali, Gorontalo, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Kalimantan Utara dengan total provinsi yang selesai dibahas sebanyak 27 provinsi.
Pada desk urusan, jumlah IKUR (Indikator Kinerja Urusan) yang dibahas 547 IKUR, 354 IKUR tingkat provinsi, 273 IKUR tingkat kabupaten/kota, dan 1.644 sub kegiatan yang mendukung IKUR serta Rincian Output (RO KL) yang dibahas hingga hari ketujuh sejumlah 6.327 RO KL.
Desk pendidikan hingga hari ketujuh, masih berada pada posisi tertinggi terkait dengan jumlah sub kegiatan yang mendukung IKUR dengan total 2.826 sub kegiatan atau rata-rata 104 sub kegiatan per provinsi.
Total pagu yang dibahas untuk Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2024 pada saat Rakortek hingga hari ketujuh sebesar 81.592.294.466.063 atau rata-rata pagu per provinsi sebesar 3.021.936.832.076. Desk pendidikan hingga hari ketujuh berada pada posisi tertinggi berkaitan dengan dukungan pagu sub kegiatan dengan total sebesar 31.619.394.509.564 atau rata-rata 1.171.088.685.539 per provinsi.
Pada desk kewilayahan, jumlah Prioritas Nasional (PN) yang dibahas ada 7 PN, 39 Program Prioritas (PP), 154 Kegiatan Prioritas (KP), dan 39 Proyek Prioritas Nasional (Pro PN).
Hingga hari ketujuh, urusan PUPR berada pada posisi tertinggi dengan total usulan sebanyak 16 sub kegiatan. Provinsi yang mengajukan usulan terbanyak yaitu, Provinsi Bali sebanyak 13 usulan.
Data tersebut masih akan terus bertambah lantaran adanya provinsi yang belum melakukan pembahasan yaitu menyisakan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Selatan sebagai penutup dari bahasan desk pada Rakortekrenbang tahun 2023.
Peserta pelaksanaan Rakortekrenbang berasal dari Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga teknis, dan Pemda, seluruhnya terus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. (A)
