Oleh: Aris Kuncoro
LETJEN TNI (Purn) Dr. HC Sutiyoso, SH tampaknya tak ingin tanggung-tanggung terjun ke gelanggang politik praktis. Dalam pelantikan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-Indonesia), pada hari Rabu, 23 Juni 2010 lalu, dia angsung menyatakan tekadnya untuk meraih minimal tujuh juta suara pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 atau sekitar 5 persen dari jumlah pemilih.
‘’Saya optimis, PKP-Indonesia bisa meraih target perolehan suara tersebut,’’ujar mantan Gubernur yang akrab dipanggil Bang Yos itu, saat menyampaikan pidato pada acara pelantikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP-Indonesia periode 2010-2015, di Hotel kartika Chandra, Jakarta, Rabu (23/6) malam.
DPN PKP-Indonesia Periode 2010-2015 ini dipimpin oleh Bang Yos sebagai Ketua Umum, didampingi Lukman F. Mokoginta sebagai Sekretaris Jenderal. Sejumlah tokoh nasional juga hadir dalam acara itu, di antaranya Ketua Dewan Penasehat PKP-Indonesia Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Ketua Dewan Pakar PKP-Indonesia Prof. Dr. Sri Edi Swasono, dan sejumlah tamu undangan lain.
Pada kesempatan itu, Bang Yos mengingatkan kepada para pengurus DPNI PKP-Indonesia bahwa untuk mencapai target itu diperlukan kerja keras. ‘’Kalau perlu kita bekerja ketika orang lain sedang tidur. Kita juga harus terus semangat dan meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi untuk meraih target tersebut,’’tandasnya.
Bang Yos juga menegaskan bahwa PKP-Indonesia akan habis-habisan untuk menjaga Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keutuhan bangsa.
‘’Misi itu terus digaungkan sejak partai ini didirikan. Ini masalah penting,” tambahnya.
Dia lalu mengingatkan bahwa sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998, bangsa ini hampir tidak pernah membicarakan soal Pancasila apalagi bicara soal pengamalan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mulai mengarah kepada kehidupan yang individualistik.
Selain itu, sekarang ini juga ada kecenderungan soal musyawarah untuk mufakat yang diamanahkan Pancasila sudah ditinggalkan. Bahkan di tingkat RT pun yang lebih didahulukan adalah voting, bukannya mengedepankan dulu musyawarah untuk mufakat. Oleh karena itu, PKP-Indonesia akan kembali menggemakan untuk pengamalan Pancasila ini.
Diingatkannya pula bahwa amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan beberapa kali ternyata tidak terlalu membawa manfaat bagi bangsa ini. Kalau ada yang lumayan bagus hanyalah soal pembatasan masa jabatan presiden selama dua kali masa jabatan. ‘’Kalau memang amandemen UUD 1945 menyengsarakan, kenapa kita tidak kembalikan kepada UUD 1945 yang asli,’’ujarnya.
Mantan Pangdam Jaya yang dinilai sukses saat menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga dua kali masa jabatan ini juga mengingatkan pentingnya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
“Negeri kita ini paling unik di dunia. Dengan tujuh belas ribu lebih pulau dan berbagai suku atau etnis bangsa kita bisa bersatu dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika. Ini penting untuk diingatkan,’’katanya sambil mengingatkan bahwa sangat disesalkan bisa ada salah satu pihak yang merasa menjadi mayoritas lalu memaksanakan kehendak untuk mendominasi minoritas.
‘’Oleh karena itu, kita harus tegas memadamkan keinginan mayoritas untuk mendominasi minoritas,’’tegas Bang Yos lagi.
Mengenai ancaman diintegrasi bangsa menurut Bang Yos, hal itu makin terasa belakangan ini. Dia lalu mengingatkan soal kondisi terakhir di Aceh. Saat ini, ujar Bang Yos, di Aceh banyak mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi pejabat di Aceh. Bahkan banyak pula yang telah menguasai legislative. Hal ini harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi seperti kasus Timor Timur yang akhirnya lepas dari pangkuan NKRI.
Pentingnya peningkatan semangat persatuan, ujar Bang Yos lagi, juga perlu diimbangi dengan keadilan. Di Papua, misalnya, dengan potensi sumber alam yang kaya ternyata masih banyak penduduknya yang hidup seadanya dan bahkan masih banyak yang memakai koteka. Terkesan di sini masih ada ketidakadilan. Inilah salah satu tantangan bangsa ini. Untuk itulah keadilan dan persatuan memang sangat penting dikedepankan.
Ketika menjawab pertanyaan wartawan menyangkut wacana soal hak pilih untuk TNI/Polri dalam Pemilu, Bang Yos menyatakan tidak masalah kalau hak politik itu mau diterapkan. Tapi harus disiapkan rambu-rambunya. Jangan sampai TNI terpecah belah gara-gara soal hak pilih itu.
Sebelumnya Ketua Umum PKP-Indonesia Periode 2005-2010 Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono mengemukakan bahwa PKP-Indonesia saat ini telah menjadi partai yang mandiri, meski masih harus disempurnakan terus.
Menurut Meutia Hatta, masih ada beberapa PR bagi pengurus baru, di antaranya yaitu bagaimana mengatasi kemiskinan dan kesengsaraan rakyat yang masih luas? Bagimana mengurangi pengangguran secara bermakna? Bagaimana kita membuat bangsa kita menjadi tuan di negerinya sendiri, tidak terdikte oleh asing, melainkan bekerjasama atas dasar kesetaraan antarbangsa? Bagaimana mencegah melanturnya pelaku pembangunan dan penyelewenagan terhadap Pasal 33 UUd 1945 serta pengabaian Pasal 34 UUD 1945? Juga Bagaimana menjadikan hukum benar-benar memihak rakyat?
‘’Kemampuan partai kita ini untuk menjawab dan berbuat secara nyata akan menjadikan partai kita sebagai partai pionir yang akan berbeda dengan partai-partai lain,’’katanya.
