Bom bunuh diri menewaskan 24 orang di Pakistan // Iran memperingatkan kesiapan perang dan biaya ekonomi saat pembicaraan dengan AS tersendat // Kekeringan dan konflik mendorong 6,5 juta warga Somalia ke dalam kelaparan; anak-anak menghadapi risiko kekurangan gizi akut. // Rencana Amerika menaikkan tarif mobil Uni Eropa menjadi 25% karena Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan tahun lalu yang bertarif 15%. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // DENGAN MENGIRIM DATA KONTAK, ANDA MENDUKUNG INFORMASI YANG BERKUALITAS

Workshop Harmonisasi Kebijakan Internasional Keamanan Laut Resmi Dibuka


DENPASAR (wartamerdeka.info) - Direktur Kebijakan  Bakamla RI I.G.N.A.Y. Endrawan, S.H., M.H., mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya TNI (Purn) Ari Soedewo S.E., M.H., secara resmi membuka Workshop Harmonisasi Kebijakan Internasional Keamanan dan Keselamatan Laut Tahun 2018, di Swiss-Belhotel, Jl. Sunset Road, nomor 101, Kuta, Bali, Kamis (30/8/2018).

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Staf Manajemen Kinerja Maya Diana Putri, S.T. dan dilanjutkan dengan laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh  Kasubdit Harmonisasi Kebijakan Mulya Hakim Solichin, S.IK., M.H. 

Acara Workshop yang secara resmi dibuka oleh Direktur Kebijakan Bakamla RI I.G.N.A.Y. Endrawan, S.H., M.H. itu ditandai dengan pemukulan palu sebanyak tiga kali yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta workshop.
Puluhan peserta workshop berasal dari seluruh stakeholder yang ada di wilayah Bali maupun benerapa perwakilan dari Jakarta.

Kepala Bakamla RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Kebijakan antara lain mengatakan, Workshop  ini  merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Badan Keamanan Laut dalam upaya saling bertukar informasi dan meningkatkan sinergitas antar instansi dalam pengelolaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di Laut. 

Melalui kegiatan ini, lanjutnya, diharapkan  pengelolaan keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di laut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pembangunan sektor kelautan.  

"Dalam implementasinya bisa dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di laut," katanya.

Diharapkan, Workshop ini dapat meningkatkan kemampuan para penegak hukum yang mempunyai kepentingan di laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik di lapangan maupun pada saat proses hukum berjalan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Tampak turut hadir pada acara tersebut, Kasubdit Monev Kebijakan Frida Maria, S.H., M.H., Kasi Harmonisasi Kebijakan Nasional Maya Veraningsih, S.Sos., M.P.A., serta sejumlah Staf Kebijakan Bakamla. (Ar)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama