OKU (wartamerdeka.info) - Imbas dari aksi yang dilakukan aparat Kepolisian Daerah Bengkulu saat membubarkan aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kantor DPRD Bengkulu, Selasa 18 September 2018 lalu menuai kecaman dari Kader – Kader HMI.
Puluhan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Selasa 25 September pukul 13.00 WIB turun ke jalan mengutuk tindak kekerasan oleh aparat Kepolisian tersebut.
Mereka mendatangi Gedung DPRD OKU.
Dengan membawa simbol / atribut dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan spanduk berisikan kecaman terhadap tindakan represif aparat Kepolisian, kemampuan mengecek pemerintah yang tidak pro rakyat.
Dengan membawa simbol / atribut dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan spanduk berisikan kecaman terhadap tindakan represif aparat Kepolisian, kemampuan mengecek pemerintah yang tidak pro rakyat.
Mereka beroarasi di halaman Gedung DPRD OKU. Dihadiri oleh 3 (Tiga) anggota dewan yaitu, Yudi Purna, Yopi Sahrudin Nugraha dan Feri Rizky, menyimak orasi yang disampaikan para Mahasiswa. Setengah jam berorasi, para Mahasiswa pun diajak untuk berdialog ke dalam Gedung DPRD OKU.
Ketua Demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Baturaja, Mario Restu Prayogi menuturkan, penyampaian unjuk rasa di Indonesia adalah salah satu sarana mengemukakan pendapat dan itu dilindungi oleh Undang – Undang.
Nah, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh KAHMI dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bengkulu, adalah aksi yang damai dan tertib. Tetapi kemudian menjadi gaduh akibat tindakan refresif aparat Kepolisian. “Tidak layak bagi aparat kepolisian melakukan kekerasan pada kegiatan tersebut,“ ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya juga mengutuk kerasnya aparat Kepolisian yang menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Kami mendesak agar Kepolisian melakukan pengusutan dan penindakan atas aksi kekerasan yang dilakukan anggotanya, “tegas dia.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga minta Kepolisian untuk meminta maaf atas tindakan kekerasan itu. “Kami juga meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Bengkulu dari tahta yang saat ini didudukinya, “ujar Mario.
Selain itu, mereka juga mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang tidak Pro Rakyat, seperti impor pangan yang merugikan Petani. Nilai tukar Rupiah yang anjlok terhadap Dolar. Persoalan kenaikan BBM, serta masalah bangsa yang sedang berlangsung saat ini. (Maret)
Tags
Daerah