 |
| Salmon SP, aktivis Toraja Transparansi |
TORAJA UTARA (wartamerdeka.info) - PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berperan dan bertanggungjawab bersama pemerintah, menyejahterakan masyarakat. Tidak semata bertujuan bisnis dengan mengembangkan usaha di bidang kelistrikan tapi lebih dari itu.
Makanya, PLN dalam berusaha di bidangnya, sejogyanya membangun dan menjalin kemitraan bisnis dengan badan usaha lain dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan masyarakat setempat.
Hal ini dilontarkan Salmon SP, aktivis Toraja Transparansi, ketika dimintai tanggapannya atas tingginya biaya pemasangan Kwh di sejumlah lembang di Toraja Utara (Torut). Seperti yang terjadi di Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua.
Berdasarkan laporan warga setempat, biaya pemasangan baru Kwh di lembang tersebut ditaksir mencapai Rp3,6 juta per KK untuk 900 VA. Umumnya warga lokal memohon Kwh berkapasitas 900 VA.
"Jelas masyarakat tidak sanggup bayar kalau sebesar itu biayanya. Lagi pula keterlaluan kalau sebesar itu karena bayangkan saja kalau kita lihat simulasinya di PLN jauh sekali selisihnya. Untuk Kwh 900 VA biasa pemasangannya hanya Rp845 ribu, ini diluar dari SLO-nya. Yang sangat disayangkan selisihnya yang begitu jauh, sekitar 300% naiknya dari angka 845 ribu," ujar Salmon menjelaskan, via ponsel, Senin siang ini (24/9).
Dia meminta pihak PLN sebagai perusahaan negara dan milik pemerintah untuk tidak membiarkan biaya pemasangan Kwh tinggi dan membebani masyarakat. "Jangan biarkan pihak instalatur menaikkan tarif begitu besar. PLN harus hadir menormalkan tarif itu," tegas Salmon yang juga wartawan siber sebuah media online di Surabaya Jawa Timur ini.
Untuk diketahui, pemegang kontrak pelaksanaan instalasi jaringan dan pemasangan Kwh di Pitung Penanian ini adalah CV. Diah Teknik beralamat di kota Palopo. Pemilik yang juga Direktur Diah Teknik, H Abdul Majid, ketika dikonfirmasi via telepon langsung dan SMS, siang ini, tidak menjawab. HPnya sering tidak aktif. Kalau pun aktif tidak diangkat. (Tim)
Tags
Daerah