TORAJA UTARA (wartamerdeka.info) - Kembali, proyek bermasalah ditemukan warga asal dikerja tanpa memperhatikan mutu pekerjaan. Hal ini dipicu penggunaan material seperti pasir yang tidak sesuai spek.
Seperti diduga terjadi pada pengerjaan rabat beton ruas jalan Sapan-Pulupulu di Kecamatan Buntupepasan. Proyek jalan 2018 senilai Rp4.755.000.488,43 ini dikerja PT. amal Loponindo sebagai pemegang kontrak pekerjaan. Perusahaan ini beralamat di Watampone Bone.
Ironisnya, di penghujung tahun ini warga justru menemukan pekerjaan yang diduga menyalahi bestik tersebut. Menurut warga yang enggan disebut namanya ini, pengerjaan rabat beton pada ruas jalan Sapan-Pulupulu itu diduga menggunakan pasir lokal yang mengandung tanah.
"Pasirnya jelek sekali, kalau tidak salah mutu betonnya kan harusnya K 225. Nah kalau pasirnya kita lihat itu biar K 175 saja tidak bisa masuk. Nanti saya fotokan pasir lain yang di Dombia sebagai perbandingan, sedangkan itu hanya dapat K 200," ujar sumber warga ini, kemarin.
Sumber tersebut lebih jauh mengatakan, pasir yang digunakan itu diambil di Sapan. Pasir itu digali dengan menggunakan Excavator. Beda pasir Dombia yang disedot menggunakan mesin.
"Makanya saya foto dengan Readymix disitu supaya bisa lebih kuat pembuktiannya, siapa tahu mereka menyangkal kan ada exca ada juga readymix disitu, di foto," timpalnya.
Awalnya, ketika menemukan pengerjaan itu sedang dikerja, kata warga yang juga praktisi konstruksi ini, dirinya sempat marah dan menegur para tukang dan buruh proyek tersebut. "Saya bilang wah kamu ini pembohongan sekali. Saya tegur mereka masa pasir begini dipakai," ungkapnya.
Untuk lebih membuktikan lagi mutu beton ruas Sapan-Pulupulu agar jelas, beber sumber tersebut, bisa diuji. "Bisa dites bang mutu betonnya kalau memang masuk. Sedangkan kita kan sama-sama orang konstruksi. Mutu beton K 175 saja tidak masuk apalagi K 225. Sekarang standard PU saja kalau Torut tidak ada yang menggunakan K 175. Rata-rata menggunakan K 225 sekarang," tuturnya.
Proyek Sapan-Pulupulu ini, berdasarkan pantauan di lapangan, menggunakan tenaga kerja dari luar Toraja. Artinya, tidak memberdayakan tenaga lokal baik sebagai tukang maupun buruh.
Melihat nilai anggaran proyek ini, masih menurut sumber tersebut, tidak rasional dan tidak realistis. "Tidak masuk akal itu 4 miliar lebih pengerjaannya begitu. Bagaimana lumpur di bawahnya langsung ditaruh material. Masa tidak didasar dulu di bawah," ketusnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Buyang Tangkearung Paembonan, ketika dikonfirmasi via telepon genggam, Senin pagi tadi (24/12), mengenai hal tersebut, hanya menjawab pihaknya baru akan mengecek informasi dan laporan masyarakat itu. "Nanti kami cek dulu di lapangan," ujarnya.
Menanggapi hal ini, Drs. Rony Rumengan dari Yayasan Peduli Tondok Toraya, sangat menyayangkan jika benar terjadi seperti yang dilaporkan masyarakat.
"Saya kira ini harus segera dicek kebenarannya, dan kalau memang betul harus dibongkar jangan diteruskan. Dari sini juga bisa diketahui kalau PPK dan Konsultan Pengawas tidak efektif bekerja. Buktinya kalau memang benar laporan masyarakat itu, kenapa bisa terjadi ada material digunakan tidak sesuai spek," ungkap pria yang juga Penanggungjawab Korantator.com ini.
Rony yang dihubungi via telepon ini, juga mewanti-wanti banyaknya proyek yang lambat penyelesaiannya tahun ini. Karena itu, dia mewarning Bupati Toraja Utara, Kala'tiku Paembonan, melalui OPD terkait agar tidak mentolerir perusahaan dan proyek lambat.
"Kalau memang aturannya memungkinkan bisa diperpanjang silahkan. Tapi kalau aturannya tegas harus ditegakkan. Tidak boleh ada kompromi. Dan yang pasti harus kena denda serta putus kontrak kalau sudah deadline," tandas Rony seraya mengingatkan 'tidak menseratuskan' keuangan proyek yang bobot pisiknya belum 100%. Karena bila ini terjadi, menjadi temuan yang harus ditindaklanjuti. (Tom)
Tags
Daerah
