CILACAP (wartamerdeka.info) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hari ini Senin 29 Juli 2019, melakukan aksi turun ke jalan memberikan support moral bagi lembaga-lembaga pemerintah terkhusus Kejaksaan Negeri Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaeten cilacap yang akan segera dilantik.
PMII mengajak kepada Kejari untuk menindak tegas pejabat – pejabat yang melakukan mal administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang berakibat pada kerja – kerja pemerintahan menjadi tidak efektif dan tidak jelas keberpihakannya bagi masyarakat luas.
Lebih parahnya, mal administrasi ataupun penyalahgunaan wewenang dan jabatan ini ikut serta membidani lahirnya KORUPTOR baru di dalam struktur pemerintah disetiap tingkatan baik tingkat kabupaten sampai tingkat akar rumput yakni desa.
PMII juga mengajak 50 anggota dewan baru yang telah terpilih dan akan segera dilantik untuk bisa melaksanakan mandat dari konstituen dengan membuat paket – paket kebijakan 5 tahun ke depan yang pro terhadap rakyat, yang mampu menjadi solusi bagi problem – problem masyarakat yang tak kunjung usai.
Mereka juga mengajak legislatif untuk lebih selektif dalam memilih kebijakan-kebijakan yang akan disahkan.
PMII dalam hal ini mencatat dalam 5 tahun terakhir pembangunan di kabupaten Cilacap lebih berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusianya.
PMII memberi catatan merah untuk pemerintahan 5 tahun terakhir. Dalam catatannya, ada kebijakan-kebijakan yang absurd dan tidak berorientasi pada pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Di dalam catatannya ada beberapa segmen yang tidak begitu mendapat perhatian dan
alokasi anggaran yang maksimal sehingga mengakibatkan ketidak idealan dalam pelayanan –pelayanan publik, diantaranya kurangnya perhatian pemerintah didalam pelayanan kesehatan.
PMII menyatakan bahwa APBD kabupaten Cilacap lebih tinggi dari APBD kabupaten, kota tetangga. Akan tetapi PMII melihat masyarakatCilacap lebih memeilih mendapatkan pelayanan – pelayanan
kesehatan di kabupaten/kota tetangga, dengan alasan bahwa demi terpenuhinya kebutuhan kesehatan pelayanan – pelayanan kesehatan di kabupaten tetangga jauh lebih bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Selain itu, juga yang berkaitan dengan peleyanan – pelayanan publik dan ketidak tepatan perencanana, alokasi serta implementasi anggaran daerah. Seperti halnya kurangnya perhatian pemerintah dalam pelayanan kesehatan PMII juga mencatat bahwa pemerintah kurang memeperhatikan di segmen kepemudaan, pendidikan, perekonomian masyarakat kecil seperti pertanian dan sebagainya.
Untuk itu PMII mengajak semua elemet bersinergi dalam rangka mewujudkan pembangunan kabupaten yang berkeadilan, tepat sasaran dan tidak terkesan hanya sebatas tuntutan – tuntutan formal yang tidak menyentuh subtansi problem – problem masyarakat.
Inilah tuntutan serta pernyataan sikap PC PMII Cilacap selengkapnya:
1. Mengalokasikan anggaran APBD Kab Cilacap untuk pemberdayaan pemuda di
Kabupaten Cilacap
2. Menjadikan pembanguna dunia pendidikan sebagai prioritas alokasi anggaran sehingga bisa lebih kompetitif.
3. Memperbaiki pelayanan - pelayanan publik demi terwujudnya efektivitas dan
efisensi pelayanan.
4. Mengupayakan pengadaan fasilitas penunjang di sektor pertanian.
5. Mengajak semua elemen pemerintahan bersinergi menjalankan tugasnya dengan
berlandaskan pada pemerataan pembangunan demi terwujudnya keadilan.
6. Mengajak Kejaksaan Negri kabupaten Cilacap untuk menindak tegas praktik –
praktik jual beli jabatan, praktik – praktik mal adminstrasi penyalahgunaan
wewenang dan jabatan yang berlangsung.(gus)
Tags
Daerah
