TikTok YouTube Instagram Twitter Facebook WhatApp

Krisis kelaparan di Somalia memburuk karena kekeringan menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengungsi. // UEA telah mengumumkan akan meninggalkan OPEC pada hari Jumat, mengakhiri hampir 60 tahun keanggotaannya dalam kartel penghasil minyak. // Kebakaran hutan di Prefektur Iwate, Jepang, meluas ke arah pusat kota. // Setelah gempa melanda Jepang utara, peringatan tsunami dikeluarkan lalu kemudian dicabut, namun masyarakat di berbagai wilayah harus tetap waspada terhadap potensi gempa mega. // Harga minyak mentah Brent melonjak naik lebih dari 7 persen karena Washington dan Teheran memberikan keterangan yang bertentangan mengenai negosiasi gencatan senjata. //

Dinas Perkim Lamongan Tak Gubris Protes Warga, Terkait Program Sanimas


LAMONGAN (wartamerdeka.info) -
Meski muncul protes warga, pembangunan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) di kelurahan Brondong tetap berjalan. Dinas PUPR/Perkim Lamongan tak merespon adanya keluhan tersebut.

Seperti diberitakan media ini, pembangunan sanimas pengolah limbah rumah tangga, di wilayah kelurahan Brondong, Lamongan, Jatim, yang diduga minim sosialisasi tersebut akan terus menyisakan persoalan, pasalnya penggalian lobang untuk sapitheng yang berlokasi berdekatan dengan hunian warga, justru warga sekitar tidak tahu menahu.

Selain itu, titik lokasinya juga ditengarai bakal berjejer dengan lahan yang rencananya akan di bangun SMKN Maritim, milik Pemprop Jatim.

"Terimakasih atas informasinya," ujar Suyatmoko, kadis PUPR/Perkim pemkab Lamongan.

Keluhan dan protes warga tersebut bermula ketika datang alat berat (Bego) yang melakukan pengerjaan penggalian untuk tempat limbah rumah tangga tersebut.

Ironisnya, protes dilancarkan, pengerjaan terus berlanjut.
Direktur Madani Institut, Ronny Kondom menyayangkan sikap dinas Perkim Kota Soto itu, yang lamban merespon protes warga.

"Program sanimas itu, program dari kementerian PUPR Ditjen Ciptakarya, nah, kalau tujuan pemerintah baik, kenapa ujung ujungnya malah timbul masalah," kata Rony.

Menurut dia, bupati harus merespon masalah ini, kalau memang Dinasnya tak mau menggubris.

"Kalau masalah kayak gini saja, Dinas lamban, bagaimana jika masalah yang lebih pelik lagi," ungkap Rony.(Mas)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama