Miris! Soal SPP, Wali Murid SMA Negeri Di Lamongan Kirim Surat Terbuka Ke Gubernur Jawa Timur

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Miris, di tengah penyebaran wabah Pandemi Covid 19, murid masih "dipaksa" untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran SPP dan Sumbangan Pembangunan Gedung. Padahal, situasi seperti ini, mayoritas warga masyarakat lagi tengah menjerit untuk bisa menutup kebutuhan hidup sehari hari.

Wajar jika akhirnya ada yang berani angkat bicara. Salah satunya, seperti yang diunggah di akun fb Ta'in Komari, dia harus mengirim surat terbuka ke gubernur Jawa timur Hj, Khofifah Indar parawansa, tak lain, Ta'in mewakili ratusan atau bahkan ribuan orang lainnya, wadul terbuka ke ibu gubernur agar permintaan sekolah meminta siswa atau walimurid menyelesaikan kewajiban administrasi pembayarannya ditunda, bahkan dibebaskan sama sekali.

"Kami mungkin mewakili suara para wali murid siswa siswi SMA Negeri se- kota Lamongan dan Jawa timur umumnya, paling tidak dari kami sendiri. Dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit - dalam Pandemi Covid 19, dimana kami ada yang kehilangan pekerjaan, usaha terhenti, lebih banyak berdiam diri di rumah tanpa penghasilan, tetap didorong, diminta untuk menyelesaikan Pembayaran Administrasi Uang SPP dan Uang Sumbangan Pembangunan Gedung," tulis Ta'in Komari.


Tidak berhenti disini, dia juga meminta gubernur Khofifah Indar parawansa agar memerintah kepala dinas pendidikan propinsi Jawa timur yang kemudian diteruskan kepada para kasek di Jawa timur untuk membebaskan semua beban pendidikan tersebut.

"Untuk itulah, kami mohon kebijakan ibu gubernur Jawa timur untuk memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan propinsi Jawa Timur yang kemudian diteruskan kepada para kepala sekolah SMA Negeri di Lamongan dan kabupaten/kota lainnya agar membebaskan semua pembayaran terkait pendidikan, baik SPP atau Sumbangan Uang Pembangunan (aturan sudah di larang, red) atau ditangguhkan pembayaran sampai Pandemi Covid 19 dinyatakan selesai dalam kurun waktu paling cepat 3 bulan setelahnya," tulis Tain dalam surat terbuka itu.

Dikonfirmasi, Ta'in Komari membenarkan soal surat terbuka ke gubernur Jawa timur itu.

"InshaAllah kami siap berjuang untuk kepentingan umum," ungkap dia.

Kepala UPT cabang dinas pendidikan propinsi di Lamongan, Yuliarsih dikonfirmasi melalui saluran WA hingga tulisan ini diunggah belum memberi jawaban.

Sementara, sumber di kalangan pendidikan Lamongan menyebut kalau SPP sudah tidak ada.

"Ya, mungkin itu kaitan sumbangan  Komite," ujar sumber yang tak mau disebut jatidirnya itu. (Mas)

3 Komentar

  1. Saya dukung, jika keluhan disurat tersebut memang bnar adanya dan sesuai fakta. Syukur² ada bukti penarikan iuran yg mnguatkn isi srt trsbt.

    BalasHapus
  2. Brdamailah dgn situasi.......

    BalasHapus
  3. Masih ada uang spp tapi atas nama sumbangan...100 ribu bos tiap bulan

    BalasHapus
Lebih baru Lebih lama