 |
| Ketua Komite I, Fachrul Razi, MIP, dalam sebuah pertemuan |
JAKARTA (wartamerdeka.info) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajak seluruh rakyat Indonesia agar bersama-sama sepakat menunda pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, karena mengamati pandemi Covid-19 semakin mengkhawatirkan kondisi masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Komite I, Fachrul Razi, MIP saat di temui sejumlah media, di rumah dinas Ketua DPD RI, Jalan Denpasar 21, Kuningan, Jakarta (19/09/2020).
"Kami DPD RI hingga kini masih tetap meyakini Covid ini akan makin membahayakan masyarakat, bila keramaian masih tetap terjadi dimana – mana. Apalagi akhir - akhir ini kita melihat pendaftaran calon - calon kepala daerah di KPU, hampir tidak bisa diawasi bahkan dikontrol," ungkapnya usai melakukan pertemuan.
Fachrul Razi yang juga alumni UI ini sangat prihatin atas kondisi Covid 19 yang masih marak terakhir ini mengatakan, pihaknya sebenarnya secara tegas menolak Pilkada Serentak Desember 2020 ini.
“Terus terang, kami secara tegas menolak Pilkada di bulan Desember 2020. Untuk itu, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama sepakat menunda Pilkada Serentak tahun ini, demi keamanan masyarakat juga,” tandasnya.
Fachrul Razi yang selama ini vokal bersuara meminta Presiden dapat memikirkan ulang pelaksanaan Pilkada, mendesak Presiden dapat benar-benar memperhatikan dan mengutamakan keselamatan 105 juta nyawa rakyat Indonesia di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada.
“Saat ini nyawa lebih utama. Kekuasaan politik masih bisa kita pikirkan dimasa depan. Hanya satu solusinya. Tunda Pilkada sebagaimana diatur dalam pasal 122a Undang-Undang No. 6 tahun 2020,” bebernya.
Senator Muda asal Aceh ini justru menilai Pilkada di bulan Desember 2020 tidak akan maksimal, bahkan menurutnya akan membuka klaster - klaster baru di setiap daerah, bila Pilkada ini terus dilakukan.
“Klaster Pilkada akan menjadi ancaman bagi 105 juta rakyat Indonesia di 270 Daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Pilkada kali ini juga akan tidak maksimal, bahkan kita terus menambahkan klaster - klaster baru, karena kita hadirkan keramaian - keramaian baru di setiap daerah. Kalau begini terus, kapan berakhirnya Covid-19, sedangkan vaksin pun belum ditemukan," terangnya.
Anggota DPD RI yang sudah dua periode ini menambahkan, melihat Covid yang juga menyerang sejumlah elit penyelenggara seperti Ketua KPU Pusat dan anggota komisioner KPU, bahkan penyelenggara pilkada di daerah sangat tinggi, semakin yakin agar Pilkada ditunda.
"Para elite penyelenggara satu per satu mulai kena Covid, dan juga penyelenggara di daerah bahkan calon - calon kepala daerah juga banyak yang kena, bahkan lebih dari 60 Bakal Calon Pilkada sudah positif Covid-19. Bagaimana Pilkada masih mau terus dilaksanakan?,” tanyanya.
Sebab itu, pihaknya mengajak rakyat Indonesia khususnya di 105 juta yang berada di daerah, yang akan mengalami pelaksanaan Pilkada itu, untuk sama - sama bijak meminta Pilkada 2020 diundur ke tahun 2021.
“Sebaiknya kita menjauhkan diri dulu dari Covid-19. Sebab lawan kita sekarang adalah Covid. Bukan rival politik kita. Jadi, lebih baik kita selamatkan dulu Indonesia dari Covid-19. Selesai Covid baru kita berkompetisi secara demokrasi, secara sehat secara bersama sama. Pilkada 2020 diundur saja ke tahun 2021," pungkas Sekjen PPWI ini. (DANS/FR)
