LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Upaya penguatan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta pemberdayaan penyuluh pertanian mendukung percepatan program pertanian.
BPPSDM (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja, di Guest House Pemkab Lamongan, Jum'at (18/9).
Kepala BPPSDM Dedi Nursyamsi, pada kunjungannya ini menyampaikan, Lamongan merupakan sentra produksi pangan nasional yang telah diakui kualitasnya oleh Kementrian Pertanian.
Dia juga mengapresiasi Lamongan telah sukses mendongkrak produktivitas padi mencapai 7,5 ton/Ha dan jagung 9,7 ton/Ha, serta sukses mentransformasikan petani tradisional yang biasanya hanya tunggal tanam jagung menjadi petani modern yang mengaplikasikan berbagai alat dan mesin pertanian.
"Peningkatan kapasitas, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman penyuluh serta petani ini perlu diperkuat dan dilanjutkan. Lamongan harus tetap menjadi andalan dalam produktifitasnya juga, karena kalau produktivitas Lamongan berkurang, Jatim dan nasional bisa goyah," ungkap Dedi.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Fadeli juga mengungkapkan, kondisi SDM penyuluh di Lamongan sudah handal, namun perlu terus untuk ditingkatkan. Karena petani Lamongan sudah pintar dalam memilih pupuk, dengan beralih menggunakan pupuk organik.
"Di Lamongan ada program Tersapu Jagat (Ternak Sapi Usaha Jagung Meningkat), yang terkoneksi dengan ketersediaan pupuk Lamongan. Petani Lamongan lebih senang menggunakan pupuk organik dibandingkan pupuk pabrikan," ujar Bupati Fadeli.
Bupati menambahkan, produktivitas pertanian dapat meningkat jika penyuluh dapat diperkuat dalam masalah kepegawaian serta kemampuan dan ketrampilan. Selain itu dapat diatasi pula jika kendala kekurangan ternak sebagai pasokan pupuk organik juga dapat tercukupi.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari Kementan RI, Dedi menyebutkan, akan dilakukan peningkatan kapasitas, kemampuan, ketrampilan, pengalaman, serta masalah kepegawaian. Sebanyak 99 penyuluh yang belum tersejahterakan karena kendala tertentu akan diupayakan agar dapat menerima SK pengangkatan sebagai ASN PPPK. Disaat yang sama, petani juga harus ditingkatkan kapasitasnya, sehingga penyuluh dan petani saat turun ke lapangan sudah memiliki inovasi-inovasi. (Mas)
