Dalam pantauan di berbagai daerah, masih banyak pengusaha kecil yang mengeluh dengan berbagai masalah yang dihadapi.
"Ini perlu disikapi pihak pimpinan daerah agar introspeksi dalam menangani program BPUM," kata Harun ST., Sekretaris Forum UMKM Kabupaten Bogor, yang sempat dihubungi melalui whatsapp, Jum'at ( 23/10).
Menurut Harun, masalah lain yang terjadi di daerah adalah data yang tidak terkini (up date). Hal ini sudah lama terjadi, di berbagai daerah.
"Masalah data selalu terjadi tidak sinkron antara pusat dan daerah," kata Harun.
Sementara itu, Harun menilai, para petugas di daerah pun tidak profesional dalam menangani hal yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Ini menjadi ironis, lanjutnya, karena di satu sisi di klaim UKM penunjang ekonomi tetapi di sisi lain pelayanan pada mereka tidak profesional.
"Berat bagi para pengusaha kecil, karena mereka tidak saja menghadapi masalah permodalan, tetapi juga masalah pemasaran," imbuh Harun.
Sementara itu, di lapangan masih banyak para pengusaha UKM yang mendatangi kantor kecamatan.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Diperkirakan ratusan pengusaha kecil mengisi formulir untuk mendapatkan dana BPUM.
"Ya, kami di sini menyerahkan formulir untuk memperoleh dana hibah," kata Tuhirah Koordinator UKM di Keramat Watu.
Menurutnya, para UKM pernah mengajukan proposal pada Maret 2020, tetapi tidak ada kelanjutannya.
Sementara Harun mengakui, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Di wilayah kami, pengusaha UKM yang mengajukan proposal tidak memperoleh dana hibah. Tetapi yang tidak mengajukan malah mendapat dana," kata Harun.
Seperti diketahui, dana BPUM yang besarnya Rp.2,4 juta merupakan bantuan langsung ke para UKM yang terdampak akibat Pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan agar UKM bergairah kembali untuk berproduksi.
Sedangkan target yang akan di capai sebanyak 12 juta penerima bantuan, yang ditransfer langsung ke rekening penerrima.(MM/JM)
