Langkah Strategis Dalam Situasi Pandemi, Efesiensi Harus Dilakukan, Pembangunan Infrastruktur Tetap Jalan


Oleh : Asep Budiman

ANGGARAN Negara APBN sampai APBD terfokus terkuras untuk Percepatan Penanggulangan penanganan pandemi Covid-19 ini. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar keuangan daerah tidak terlalu terganggu secara signifikan.

Salah satu langkah yang harus diambil Pemda yakni melakukan efisiensi belanja barang jasa dan belanja modal. Hal ini merujuk pada SKB yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melakukan efesiensi.

Seperti di Kabupaten Purwakarta, sejauh ini memang ada beberapa instansi yang lebih banyak melakukan proses belanja barang jasa dan modal di antaranya, Dinas PU, Binamarga dan Pengairan (DPUBMP).

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid ini Dinas tersebut terpaksa harus melakukan rasionalisasi anggaran yang sebelumnya terencana, akan tetapi walaupun demikian tak urung Dinas tersebut dapat menyelesaikan pembangunan 10 titik jalan di sejumlah wilayah dengan total panjang sekitar 10 KM, sejumlah saluran irigasi dan 1 jembatan namun dalam hal pembangunan sejumlah ruas jalan melibatkan juga TNI dengan program Karya Baktinya.

Kepala DPUBMP Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis  (03/12/2020) mengakui hal tersebut dan menjelaskan, sebenarnya di tahun 2020 telah merencanakan 17 program dan 177 kegiatan yang menyangkut penataan infrastruktur, hanya saja karena terjadi pandemi Covid-19, terpaksa banyak program yang sudah terencana itu harus di-pending pengerjaannya.

"Sebelum pandemi, alokasi anggaran yang kita usulkan untuk kegiatan tersebut disepakati Rp 132 miliar. Itupun, bukan hanya bersumber dari APBD Kabupaten saja. Melainkan, akumulasi dari bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)," ujar Ryan 

Ryan melanjutkan, karena terjadi pandemi dengan terpaksa Dinasnya harus turut merealokasi anggaran, sehingga setelah anggarannya direalokasikan hasilnya hanya tinggal menyisakan 8 persen dari total anggaran yang sebelumnya terencana itu.

"Dengan nilai anggaran sebesar itu, jelas kami tak bisa berbuat banyak. Sehingga sangat wajar, jika di tahun ini banyak pembangunan infrastruktur yang terpaksa harus dipending pengerjaannya. Karena, anggaran yang ada hanya cukup untuk pemeliharaan saja," ujarnya.

Namun ada secercah harapan di APBD perubahan ini dimana Dinasnya mendapat anggaran Rp 12 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran daerah sebesar itu, dia maksimalkan untuk kegiatan peningkatan jalan, termasuk membangun jembatan sementara pengganti jembatan bodem yang ambruk beberapa waktu lalu.

"Kalau diakumulasikan tahun 2020 ini kami maksimalkan anggaran untuk perbaikan 10 titik jalur yang dibenahi. Kalau ditotalkan panjangnya sekitar 10 kilometer. Kemudian, perbaikan pembangunan dua jembatan," tutur Ryan.

Selain peningkatan jalan dengan alokasi dari APBD juga peningkatan saluran irigasi untuk areal pesawahan. Adapun sumber anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ada 64 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari irigasi tersier yang panjangnya mencapai 91.675 meter dan irigasi sekunder yang panjangnya mencapai 38.258 meter. Adapun cakupan lahan sawah yang teraliri saluran irigasi ini mencapai 7.270 hektare.

Dari 64 ada 8 DI yang kondisinya sedang ditingkatkan dan sudah lebih dari 55 -75 persen. Adapun sumber anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi ini, yakni dari dana alokasi khusus (DAK). Totalnya sekitar Rp 6,5 miliar.

Ryan juga menambahkan, selain perbaikan saluran Irigasi, Dinasnya pun membangun mercu bendung di 3 dari 8 DI yang dipebaiki tersebut. Dengan mercu bendung ini aliran air akan lebih terarah.

"Kami akui, sampai saat ini untuk saluran irigasi yang kondisinya sudah mantap itu masih kurang dari 50 persen, insya Allah tahun depan kita usulkan lagi untuk Anggarannya dan ini penting untuk penopang keberhasilan di sektor pertanian," pungkas Ryan.(a)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama