JAKARTA (wartamerdeka.info) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada alasan bagi setiap penduduk untuk tidak dapat menerima vaksin. Namun demikian, harus diakui di sisi lain masih ada saja kalangan masyarakat yang menolak divaksin karena sejumlah alasan. Jika ditarik benang merah kesimpulannya tak lain karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksin.
"Survei tentang persepsi masyarakat mengenai vaksin Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF, mencatat 64,8 persen keluarga mau ikut vaksinasi. Sementara 27,6 persen mengatakan belum tahu, dan 7,6 persen tidak mau divaksin. Disinilah peran penting setiap anggota MPR RI. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh di masyarakat, harus turut mengedukasi masyarakat. Khususnya, konstituen di masing-masing daerah pemilihan agar mau ikut program vaksinasi," ujar Bamsoet saat melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota MPR RI, di Jakarta, Kamis (17/12/20).
Anggota MPR RI yang dilantik antara lain Cen Sui Lan (Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Kepulauan Riau), Bambang Hermanto (Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Jawa Barat VIII), Rezka Oktoberia (Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Sumatera Barat II), Y. Jacki Uly (Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II), Heru Widodo (Fraksi PKB daerah pemilihan Kalimantan Selatan II), Muhammad Hasanuddin Wahid (Fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Timur V), dan Muhammad Idris S (Kelompok DPD perwakilan provinsi Kalimantan Timur).
Ketua DPR RI ke-20 ini mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 bagi seluruh rakyat. Mekanisme pemberian vaksin perlu disusun berdasar skala prioritas, dengan mendahulukan kelompok masyarakat yang rentan terpapar seperti para tenaga medis dan lansia.
"Pemerintah juga perlu mensosialisasikan tahapan pengujian vaksin covid-19, dari segi keamanan, efektivitas, dan mutu. Sehingga masyarakat terhindar dari dis-informasi dan mal-informasi yang menyesatkan terkait vaksin Covid-19," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, MPR RI juga mengapresiasi kebijakan pemerintah melarang perayaan tahun baru 2021 yang dapat memicu kerumunan. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat, per tanggal 13 Desember 2020, tren positivity rate nasional (persentase dari pasien yang memiliki hasil tes positif Covid-19 dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan pada periode yang sama) meningkat menjadi 18,1 persen dari sebelumnya 13,81 persen. Angka ini sangat tinggi, melebihi standar WHO, yaitu di bawah 5 persen.
"Perjalanan ke sejumlah destinasi wisata juga diperketat. Bukan untuk menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata, melainkan untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan penderita Covid-19 akibat momentum pergantian tahun baru. Yang diperbolehkan melakukan perjalanan hanyalah mereka yang sehat dan terbebas dari Covid-19 dengan dibuktikan melalui hasil tes Swab PCR maupun antigen. Langkah ini diambil untuk kebaikan kita bersama" pungkas Bamsoet. (A)