 |
| Ketua PC 1922 FKPPI Tana Toraja Jansen Saputra Godjang. |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Adanya sejumlah masalah di balik pelaksanaan program kegiatan atau proyek yang lalu, hingga bermuara pada proses hukum, dinilai karena lemahnya pengawasan selama ini. Pengawasan dimaksud selain kontrol dari masyarakat juga dari lembaga pengawasan fungsional seperti Inspektorat serta dari DPRD Tana Toraja.
"Saya melihat fungsi dewan tidak jalan. Dewan harus menjalankan fungsi pengawasan. Pengawasan atas proyek dan pemda, dalam hal ini inspektorat. Disinilah dilihat bagaimana dewan berintegritas, berani, objektif dan tegas. Jika ada laporan temuan ya panggil dan hearing serta tindaklanjuti, itu baru dewan," ujar Ketua PC 1922 FKPPI Tana Toraja Jansen Saputra Godjang.
Dihubungi lewat telepon genggam, hari ini, Jansen yang juga Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Tana Toraja ini, secara khusus menyoroti lemahnya pengawasan proyek di Tana Toraja.
Diungkapkan, pihaknya memantau dan mengamati prilaku dan kinerja seorang oknum dewan setempat. "Jangan juga oknum dewan itu hanya mencari-mencari kesalahan. Atau memang ada penyimpangan tapi dimanfaatkan untuk tujuan tertentu dengan mengkondisikan pihak lain melakukan kontrol, kemudian atas kontrol itu diambil tindakan meng-hearing pihak yang diduga menyimpang," beber Jansen.
Dia mengkiritisi kinerja Komisi 3 DPRD Tator yang menurutnya belum maksimal dalam bekerja. "Urusan pembangunan apalagi yang berkaitan dengan proyek itu di Komisi 3. Tunjukkan kinerjanya yang baik. Jadi anggota dewan bukan untuk gagah-gagahan atau sekadar prestise. Juga bukan sebagai ladang mata pencaharian. Tapi panggilan nurani untuk mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai wakil rakyat," jelas Jansen. (R)