BARRU (wartamerdeka.info) - Ketua DPRD Kabupaten Barru, Lukman T memimpin Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD, Selasa (18/1/2022)
Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja masing-masing terkait serapan anggaran tahun 2021.
Ketua Komisi I, Ir. H. Mursalim Abdullah melalorkan hasil Rapat Kerja Komisi I dengan OPD terkait yang menyebutkan beberapa OPD yang realisasj program kegiatannya tidak mencapai 100 persen.
Dirinya menyebut ada beberapa OPD yang realisasi programnya dibawah 80 persen. OPD tersebut diusulkan untuk direkomengasikan ke Banggar dan Bupati untuk dirasionalisasi anggaran programnya untuk tahun berikutnya.
Hal yang sama disampaikan Komisi II melalui Sekretarisnya, Syamsu Rijal. S. Pd dimana program. Mirisnya lagi lanjut Politisi PDIP itu, ada program yang realisasinya dibawah 50 persen.
Ketua Komisi III, Drs. H, Syamsuddin Muhiddin, M. Si menyoroti proyek yang sudah tender namun tidak dilaksanakan pekerjaannya sehingga patut dipertanyakan.
Ketua DPRD, Lukman T menegaskan, terkait rendahnya serapan anggaran tahun 2021 banyak disebabkan adanya program yang tidak terlaksana.
"Banyak proyek yang nilainya besar tidak terlaksana karena terlambat ditenderkan. Ini salah satu penyebab rendahnya serapan realisasi anggaran", tandas dia lalu meminta diagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan OPD terkait", tegas Ketua DPRD.
Dirinya menilai kunci dari masalah tersebut karena kondinasi lintas OPD tidak berjalan maksimal. Beberapa OPD terkesan berjalan sendiri-sendiri.
(syam)