Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

23/01/22

Proyek Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD dr Soekardjo Molor, Dapat Sorotan Masyarakat

TASIKMALAYA (wartamerdeka.info) -Pembangunan  proyek gedung poliklinik di RSUD dr Soekarjo Kota Tasikmalaya diduga bermasalah  dalam hal waktu pengerjaan, dan bukti pekerjaan. 

Proyek yang dijaga ketat oleh orang-orang yang bertubuh kekar ini, sebelum  refocusing nilainya Rp 32 milyar dan harus rampung sekitar 82 hari, namun kini waktu pengerjaannya malah molor. 

Hal ini diungkapkan Arief Rahman Hakim ketua Koalisi Mahasiswa Dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) kepada warta merdeka saat ditemui di kantor sekretariatnya, Minggu (23/01/2022)

Menurutnya, harusnya setelah di-refocusing menjadi sekitar Rp 15 Milyar, waktu pengerjaannyapun otomatis harus berkurang tidak 82 hari. 

Pengerjaan proyek ini targetnya selesai akhir November 2021, namun sampai saat ini sudah 100 hari lebih belum juga selesai, 

"Terus jika begini denda keterlambatannya apakah dihitung dari sebelum refocusing yaitu Rp 32 milyar atau dari waktu sesudah refocusing yaitu dari nilai  Rp 15 milyar ?, " katanya. 

Arief Rahman Hakim mengungkapkan juga, kepada pihak pelaksana di bulan November 2021 sudah disampaikan dua kali teguran namun diabaikan, lalu di awal bulan Desember juga satu kali teguran, namun tetap saja tak diindahkan. 

Selanjutnya, Arief pun membahas tentang kecerobohan dalam pengerjaannya.  Kata Arief yang  meninjau langsung di lokasi, ada bagian bangunan beton yang melengkung diduga dan tidak sesuai spek.

"Ini patut diduga jangan jangan ada masalah dalam perubahan kontrak setelah refocusing, " ujarnya. 

Ketua KMRT ini juga menghimbau kepada pimpinan RSUD dr Soekardjo sebagai user,. harus hati hati dalam serah terima hasil pekerjaan tersebut, agar tidak terjerat masalah di kemudian hari. 

PPK harus bertanggung jawab, harus berani mengambil sikap atas keterlambatan dan kecerobohan pengerjaan gedung rakyat ini 

"Kami meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kejaksaan Agung mengusut ada tidaknya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dalam proyek ini, " tambahnya. 

Ke depannya, kata Arif, pemerintah juga harus tegas terhadap pengusaha atau pihak yang mengerjakannya, yaitu agar diberi sanksi bahkan dibacklist  agar tidak main main dan lalai lagi terhadap pekerjaan pemerintah 

"Karena berbicara proyek pemerintah itu anggarannya dari rakyat bukan dari lemangku kebijakan, " tutup Arief. (HA)   

0 Reviews:

Posting Komentar