Ada yang menarik saat tiga pembantu utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicecar mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, pada Senin (4/4) lalu.
Tiga anak buah kepala negara yang dicecar adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam rapat bersama komisi pemerintahan DPR.
Dimulai dari anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus yang mempertanyakan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kepala KSP Moeldoko untuk memonitoring isu-isu nasional. Termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggungjawab yang bapak sampaikan kepada kami," kata Guspardi.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Ihsan Yunus lalu meminta penjelasan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dukungan Jokowi 3 periode di acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
"Untuk Pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa, ini harus kami tanyakan," ujar Ihsan.
Menurutnya, salah satu fungsi Sekretariat Negara adalah dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. Maka, Ihsan curiga dengan adanya dukungan Apdesi terkait Jokowi 3 periode.
"Ini berarti di tempat bapak, apakah ini memang sudah pernah dibahas? Bagaimana bapak melihat isu ini? bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," cecarnya.
Selain ke Pratikno, Ihsan menyatakan merasa jengkel dengan sikap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang kerap berbicara kurang produktif di media. Ia mengutarakan hal itu langsung kepada Kepala KSP Moeldoko.
"Ada beberapa pengamatan dari kami yang kita lihat di media. Contoh misalnya, tenaga ahli bapak yang sering bicara di media, saya tidak perlu sebut nama, namun ada hal-hal yang sering menjadi kontraproduktif. Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan 3 periode," ungkap Ihsan saat raker.
Sementara, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera ikut menduga ada anggaran untuk mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan (pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani.
"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," sambungnya.
Semua pertanyaan itu dijawab dengan lugas dan tuntas oleh 3 Pembantu Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, misalnya, menjelaskan, dengan tuntas terkait acara DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) di Istora Senayan, Jakarta. Dia bilang, Presiden Jokowi hadir dalam acara itu karena memang diundang.
"Mengenai tadi pertanyaan mengenai Apdesi jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa, bapak presiden hadir," jawab Pratikno.
Namun, ia menegaskan, saat Presiden Jokowi ada di ruangan acara tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Sehingga, bilapun ada deklarasi dukungan 3 periode di luar pengetahuan Presiden Jokowi.
"Jadi kalaupun ada deklarasi itu diluar pengetahuan kami karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," jelasnya.
Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tegas menjawab tidak ada anggaran untuk menyukseskan perpanjangan masa jabatan presiden mampu pemilu. Terlebih, sikap Presiden Jokowi sudah jelas taat konstitusi.
"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP, mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ungkapnya.
Sementara itu KSP Moeldoko yang mendapat serangan langsung dari anggota DPR terkait inisiatif anak buahnya yang merupakan Tenaga Ahli Utama KSP yang kerap berbicara di media, termasuk bicara mengenai isu 3 periode, ternyata jawabannya, bukan saja lugas, tapi juga tegas dalam membela anak buahnya.
Moeldoko menyatakan bahwa, para Tenaga Ahli KSP yang kerap berbicara di media diperintah langsung olehnya. Dia memastikan bertanggung jawab.
"Saya perintahkan seluruh tenaga ahli utama untuk berbicara, daripada ruang itu diisi oleh hal-hal yang tidak produktif, lebih bagus KSP yang berbicara. Itu perintah saya pak, kalau ada sesuatu saya bertanggung jawab," kata Moeldoko.
Dia merasa kewalahan bila menjawab isu yang berkembang secara cepat seorang diri. Maka, ia perintahkan Tenaga Ahli untuk dikerahkan.
"Berikutnya, tenaga ahli utama apakah boleh berbicara, saya yang memerintahkan. Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan begitu cepat dan banyaknya isu, kalau saya sendiri yang mengatasi, tidak bisa," pungkasnya.
Jawaban Moeldoko ini khas seorang pemimpin yang siap berdiri di depan membela anak buahnya.
Tapi, lepas dari masalah itu, sebenarnya tidak masalah tenaga ahli berbicara di media dan menyampaikan hasil kebijakan, selama itu merupakan keputusan bersama di KSP.
Justru hal itu, menurut penulis menunjukkan kecekatan staf KSP untuk secepatnya mengimbangi dan sekaligus mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang sangat cepar di masyarakat.
itu banyak sehingga memerlukan lebih dari satu orang untuk menyampaikan berbagai kebijakan kepada masyarakat agar kecepatan dapat terpenuhi.
Kritikan Ihsan itu sendiri sempat dijawab langsung oleh Moeldoko dalam rapat. Moeldoko dengan tegas menjawab bahwa para Tenaga Ahli KSP yang berbicara di media memang diperintah langsung olehnya.
sosok Moeldoko selama ini dikenal sebagai tameng dan bemper Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tak hanya itu, Moeldoko juga dinilai sangat peduli dengan bawahannya.
Meldoko sosok pemimpin berani dan penuh tanggung jawab. Moeldoko yang selama ini dikenal sebagai tameng dan bemper Presiden Jokowi, ternyata sangat peduli terhadap bawahannya di KSP dan membelanya dengan penuh keyakinan.
Seorang pemimpin merupakan cermin bagi bawahannya. Segala tindak tanduk pemimpin pasti akan menentukan bagaimana bawahan bersikap.
Oleh sebab itu, sebagai pemimpin, Moeldoko dinilai telah memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menjadi teladan bagi masyarakat.
Moeldoko telah menunjukkan bahwa ia seorang pemimpin sejati dan berintegritas tinggi. Saat membela bawahannya yang dikritik justru membuatnya semakin terhormat.
Terlebih, selama ini dinilai tidak ada statement nyeleneh atau menyimpang yang dikeluarkan Tenaga Ahli KSP di media. Bahkan, mereka berbicara dengan nada positif dan layak saat harus menyampaikan sesuatu ke masyarakat.
Lalu tidak menjadi masalah ketika pembicaraan tersebut naik di media. Bahkan bagus agar bisa lebih terdengar oleh masyarakat luas.
Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P. adalah pengusaha, politikus, dan purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wikipedia
Kelahiran: 8 Juli 1957 (usia 64 tahun), Kediri
Kebangsaan: Indonesia
Pasangan: Koesni Harningsih (m. 1985)
Anak: Joanina Rachma, Randy Bimantoro
Jabatan sebelumnya: Panglima Tentara Nasional Indonesia (2013–2015), lainnya
Pendidikan: Universitas Indonesia (2005), Universitas Indonesia (2001), lainnya
Saudara kandung: Sugeng Hariyono, Siti Rahayu, Suyono, Sujak, Supiyani
[6/4 08.58] romoaris009: Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Ihsan Yunus menyinggung soal aksi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang kerap berbicara hal yang kontraproduktif kepada media.
Khususnya, kata dia, tenaga ahli tersebut kerap menanggapi mengenai isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Ada beberapa pengamatan dari kami yang kita lihat di media. Contoh misalnya, tenaga ahli Bapak yang sering bicara di media, saya tidak perlu sebut nama namun ada hal-hal yang sering menjadi kontraproduktif. Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan 3 periode," kata Ihsan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan KSP, Mensesneg dan Seskab, Senin (4/4/2022).
Ihsan kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Moeldoko.
Dia bertanya, apakah memang para tenaga ahli KSP mendapatkan izin untuk berbicara kepada media mengenai wacana tersebut.
"Pertanyaan kami, apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan untuk menjadi corongnya KSP?," tanya Ihsan.
Politisi PDI-P itu lantas menilai, seharusnya secara struktural tenaga ahli hanya melakukan pengumpulan informasi, lalu disampaikan kepada Kepala KSP.
"Bukankah secara struktural memberikan masukan terlebih dahulu kepada KSP, kemudian nanti kepala KSP yang akan menjadi pusat informasi, atau menunjuk juru bicara dalam fungsi desiminasi kehumasan. Ini mungkin pertanyaan kami," jelasnya.
