Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

27/04/22

Anggota Komisi II DPRD Barru Soroti Distribusi Minyak Goreng Curah

BARRU (wartamerdeka, info) - Sekretaris Komisi II DPRD Kab. Barru Syamsu Rijal. S. Pd menegaskan, struktur pasar cenderung tidak sehat sehingga alur distribusi minyak goreng curah menjadi tidak jelas. 

Syamsu Rijal mengatakan hal itu kepada Wartamerdeka, info  diruang kerja Fraksi PDIP DPRD Barru, usai Konsultasi ke Dinas Perindustrian Prov. Sulsel,  Selasa 26/4/2022.

"Kalau kami bisa katakan struktur pasar itu cenderung tidak sehat.  Alur distribusinya menjadi  tidak jelas. Siapa distributor siapa agen. Kemudian distribusinya kemana. Apakah sampai kepenerima manfaat atau ada lagi pialang-pialang ditengahnya", sebut Politisi PDIP itu. 

Lebih lanjut dikemukakan, dalam pertemuan konsultasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan diharapkan bisa melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Pemkab/kota untuk mengatur struktur pasar. 

Dikatakan, kaitan dengan polemik distribusi di daerah, khususnya di Barru sepertinya ada pembiaran,  meski diakui bukan berarti pemerintah tidak menangani. 

Dirinya mengaku sudah kordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM tapi disisi lain Dinas ini juga tidak bisa berdaya karena memang pasokan yang kurang. 

Diakui, kondisi minyak goreng curah perhari ini di pasar-pasar tradisional disamping  langka juga mahal. Bahkan kemasannya saja diduga direkayasa. 

"Bayangkan harga untuk 1/4 liter sampai lima ribuan. Artinya apa,  jika 1/4 liter itu dikonversi keliter maka harganya menjadi Rp.20 ribu perliter. Nah kondisi ini sudah kami komunikasikan dengan Pihak Dinas Perindustrian Provinsi untuk mengambil sikap tegas bagaimana memerangi dan mengatur struktur pasar  dan alur distribusi yang sehat", terang Rijal sembari berharap subsidi pemerintah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

(syam)

0 Reviews:

Posting Komentar