JAKARTA (wartamerdeka.info) - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki tingkat pembangunan yang belum merata khususnya terkait pembangunan di wilayah Indonesia Bagian Timur, pemerintah sedang berupaya membuka akses untuk pemerataan pembangunan khususnya membuka keterisolasian antar wilayah dan juga pembangunan sumber daya manusia.
Sebagaimana diketahui, kualitas SDM di wilayah timur Indonesia yang relatif masih rendah hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 sebesar 60,44. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin atau turun -0,66 persen dibandingkan tahun 2019. Sementara khusus untuk komponen rata-rata menempuh pendidikan pada penduduk usia 25 tahun ke atas berkisar di angka 6,69 tahun, hampir setara masa pendidikan untuk menamatkan jenjang pendidikan kelas 1 SMP.
Rendahmya IPM untuk Pendidikan di papua ini juga juga dialami oleh aparatur kampung di Papua. Hal itu, memotivasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung (P3PD) untuk menyusun Grand Design Pengembangan Kapasitas dalam tata kelola Pemerintahan Kampung di Tanah Papua.
Agar tercapainya isi output Grand Design tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa cq. Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa melaksanakan webinar Series pada hari Jumat, 17 Juni 2022 secara hybrid, luring/offline di ruang rapat nawasena ditjen bina pemerintahan desa dan secara daring/online melalui aplikasi zoom meeting dan juga live streaming di kanal youtube TV Bina Pemdes.
Acara ini merupakan seri ke-2 di tahun 2022 dari Webinar Series dengan tema “Mencari Pola Ideal dalam Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa di Wilayah Timur Indonesia.
Acara tersebut menghadirkan beberapa Narasumber yang berkompeten mengenai kondisi Wilayah Timur, narasumber yang pertama oleh Khairul Rizal,Ph.D (Bappenas), kedua oleh Drs. Alfons Sesa.,MM (Wakil Bupati Sorong Selatan), ketiga Maximus Tipagau (Direktur Yayasan Somatua Papua), keempat oleh Viktorius Manek,S.Sos.,M.Si (Kepala Dinas PMD Provinsi NTT), kelima oleh Drs.Frans Maniagasi,MA (Tenaga Ahli Senior Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas), dan menghadirkan Dr.Antonius dan Dr.La Ode Ahmad Nasir sebagai Praktisi.
Diharapkan acara ini dapat menjadi wadah diskusi dan sarana bertukar pikir yang bermanfaat untuk penyempurnaan Grand Design dan mengidentifikasi berbagai tantangan, kebutuhan, dinamika, keunikan dalam penguatan pemerintahan kampung di Wilayah Timur Papua dan Papua Barat.
Dalam sambutan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Paudah bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sementara memproses dan merancang grand design penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintah kampung di Wilayah Papua dan Papua Barat yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, kebutuhan, dinamika, keunikan dalam penguatan pemerintahan kampung dalam berbagai aspek dan mencari solusi, design program dan roadmap pengembangan penguatan pemerintahan dan kapasitas aparatur pemerintahan kampung di Tanah Papua.
Diharapkan grand design ini akan bermanfaat untuk membangun pengembangan kapasitas SDM di Papua dan Papua Barat agar lebih baik, maju dan berkembang.
Dalam paparannya Frans Maniagasi menyampaikan bahwa terdapat issu strategis yang harus didalami, yaitu: sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial politik dan ekosistem lingkungan yang begitu beragam (plural), kemudian dianalisis, sehingga kita bisa menemukan pola optimal (ideal) untuk merangcang (design) pengembangan kapasitas aparatur desa di wilayah timur tersebut.
Untuk memahami aspek sosiologis, antropologis dan ekologis perlu ada riset untuk.menemukan potemsi dan.permasalahan kapasitas SDM lokal, yang akan menjadi kader penggerak pembangunan Kampung Papua yang diharapkan sebagai agent pembaharu (agent of changes) yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.
Menurut Khairul Rizal bahwa peningkatan kapasitas itu tidak hanya dalam bentuk pelatihan. SOP/NSPK, Sistem Informasi, penerapan teknologi bahkan sebaiknya sampai didukung kebijakan dan Fokus ke level individu mungkin penting, namun jangan sampai melupakan level yang lain.
Maximus Tipagau berpendapat bahwa problem struktural birokrasi Pemerintahan Papua yang masih diselimuti perilaku korupsi. Dan permasalahan Papua yakni : Kesenjangan sosial, Penyaluran dana yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat Kampung Papua., dan kurangnya komunikasi strategis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Alfons Sesa, menyampaikan bahwa titik permasalahan di Papua adalah manajemen tata kelola dari kesalahan fungsi pelayanan yang berasal dari Hulu, karena terdapat Kepala Distrik yang tidak berkompeten, kepala distrik harus diberi pembinaan tentang kewenangan, dan Kepala Distrik harus bisa paham betul tentang pengelolaan dana, agar tidak terjadi penyelewengan.
Sementara itu Viktorius Manek, menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa harusnya membuat pola ideal yang dikolaborasi bersama jejaring kemitraan, mengajak masyarakat kampung agar terampil berpikir kreatif dan terampil digital. Indonesia tidak akan sejahtera jika penghuni di desanya tidak sejahtera.
Pada kesempatan terakhir disampaikan oleh moderator bahwa semoga hasil diskusi ini dapat memberi masukan dan bermanfaat bagi penyusunan Grand Design penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintah kampung di Wilayah Papua dan Papua Barat bagi para Tim Penyusun dan kita semua. (A)
