Nama Dirjen Dukcapil Prof Zudan Disebut-Sebut Tepat Diangkat Jadi Pj Gubernur DKI

Dirjen Dukcapil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH

JAKARTA (wartamerdeka.info) - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis pada Oktober 2024. Sejumlah nama pun bermunculan diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI.

Sejumlah pengamat dan pakar ilmu pemerintahan menyebut, sebaiknya Pj Gubernur DKI dijabat pejabat Eselon 1 Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dan salah satu pejabat di lingkungan Kemendagri yang dinilai tepat untuk diangkat jadi Pj Gubernur DKI adalah Dirjen Dukcapil Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH.

Mantan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, misalnya, mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peluang dalam mencalonkan pejabat eselon I untuk menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Kemendagri memang pas dia boleh saja menambahkan (beberapa) calon," ujar Soni.

Politikus senior PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, juga menyampaikan usulan dua nama pejabat Eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilainya mumpuni menjadi Pj pengganti Anies hingga gubernur baru terpilih.

“Banyak juga Eselon I di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang sebetulnya juga mampu juga ya. Pak Heru (Heru Budi Hartono) kan Kasatpres, tergantung Pak Presiden tapi memenuhi kualifikasi. Di kementerian ada dirjen-dirjen yang bagus. Ada Prof Zudan (Dirjen Dukcapil), bagus juga. Doktor Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum) bagus juga,” ujar Djarot,  Kamis (16/6/2022),  kemarin.

Namun demikian, Djarot, yang juga mantan Wakil Guvernur DKI Jakarta itu berpesan, siapapun nantinya yang jadi pengganti Anies, haruslah orang yang paham tentang keseluruhan Jakarta, baik soal kebersihan, dan mampu mengelola beragam keanekaragamannya.

“Jakarta kan melting pot-nya Indonesia. Harus membumi, menghargai perbedaan, melawan intoleransi, dan mampu menggerakkan birokrasi masyarakat agar bisa membangun Jakarta yang lebih baik lagi sebelum pindah ke Kaltim,” tuturnya.

Selain itu, Pj Gubernur DKI nantinya juga wajib memahami rumusan pemikiran dalam menekankan kekhususan wilayahnya. Sebab, saat ibu kota negara pindah status, Jakarta sudah bukan menjadi daerah khusus istimewa.

“Kan bukan DKI lagi statusnya. Jadi ini daerah khusus,” tutupnya.

Dirjen Terbaik

Lalu seperti apakah sosok Prof Zudan? Untuk diketahui, Dirjen Dukcapil Prof Zudan, saat ini memang dinilai sebagai Dirjen paling berprestasi di lingkungan Kemendagri.

Menteri Dalam Negeri HM Tito Karnavian, bahkan juga pernah memuji bahwa Ditjen Dukcapil paling banyak terobosannya, di lingkungan Kemendagri.

"Komponen di Kemendagri banyak sekali terobosan. Dukcapil yang paling banyak terobosannya. Yang membuatnya sekarang semakin transparan, terbuka karena bekerja secara digital. Apalagi sekarang sudah Era Satu Data Indonesia," tutur Mendagri Tito dalam arahannya pada acara Kemendagri Ber-AKHLAK,

Transformasi Budaya Kerja di Era 4.0 di Hotel Bidakara Jakarta, belum lama ini.

Acara ini dilaksanakan secara hibrid, diikuti oleh seluruh jajaran eselon satu, eselon dua Kementerian Dalam Negeri, serta 5.100 partisipan melalui aplikasi Zoom dan 6.400 viewer melalui live Youtube Channel Kemendagri.

Pada kesempatan ini, Mendagri Tito menyinggung buku "The Third Wave" karya futuris Alvin Tofler yang menyebutkan 3 gelombang peradaban manusia.

Yakni peradaban manusia pertama dimulai dengan berburu, kemudian berevolusi dengan bertani, beternak (agriculture) sehingga muncullah komunitas desa.

Selanjutnya gelombang kedua, perubahan terbesar revolusi industri ditandai dengan ditemukan mesin uap. Dan, sekarang gelombang ketiga ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang mengubah dalam semua urusan.

"Di Dukcapil ditandai dengan 'Public service in your palm'. Pelayanan publik dalam genggaman," kata Mendagri Tito. 

Menteri Tito mencontohkan, misalnya dengan terobosan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) layanan administrasi kependudukan (Adminduk) sudah tak ada sentuhan lagi antara pemohon dokumen kependudukan dan petugas.

"Pemohon yang mengurus misalnya akta kelahiran bisa mengurus melalui online. Dengan aplikasi atau pelayanan melalui Whatsapp, surat elektronik," jelas Mendagri. 

 

Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, dulu untuk perpanjangan KTP orang harus kembali dulu ke daerah asal. Misalnya, warga asal Aceh sudah bermukim di Jakarta harus mudik ke Aceh. "Berapa biayanya untuk mengurus perpanjangan KTP? Sekarang KTP-el bisa dicetak di mana saja, yakni cetak KTP luar domisili, ini luar biasa," puji Mendagri.

"Apalagi, Pak Zudan sudah mengembangkan pelayanan adminduk di luar negeri bekerja sama dengan seluruh kedutaan dan konsulat jenderal Indonesia di seluruh dunia." 

Dulu, kata Mendagri, kalau para diaspora yang sudah bertahun-tahun di luar negeri mau memperpanjang KTP-nya yang sudah mati, mereka harus pulang ke Indonesia. 

"Sekarang Dukcapil dan Kemenlu sudah membuat terobosan dengan layanan online PeduliWNI, para WNI di luar negeri tidak perlu pulang ke Indonesia mengeluarkan biaya sekian ribu dolar hanya untuk bikin atau perpanjangan KTP--karena sudah berlaku seumur hidup. Sekarang mereka bisa mengurusnya di Kedubes atau Konjen di negara mereka tinggal," ungkap Mendagri. (Aris K)