Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPU menyetujui masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 dilaksanakan pada 19-25 Oktober 2023. --- Presiden Jokowi: Kekuatan Besar NU Perlu Dikonsolidasi, Kualitas Ditingkatkan --- Menkopolhukam Mahfud MD mendukung rencana mempercepat jadwal pendaftaran capres dan cawapres menjadi 10-16 Oktober 2023, yang sebelumnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. --- Komisi II DPR RI akan mengundang KPU RI membahas draft PKPU tentang wacana percepat pendaftaran pasangan Capres-Cawapres 2024. --- Rencana pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, PKB dukung bila KPU Siap --- Elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan dan wakil presiden Muhaimin Iskandar mengalami kenaikan di Jawa Timur, seminggu setelah deklarasikan sebagai pasangan --- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) semakin santer disebut sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo --- Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil elektabilitas tiga nama calon presiden (capres) di Pilpres 2024, Rabu (6/9/2023)/ Ganjar 40,12%, Prabowo 37,21%, Anies 22,67%. --- okowi Bantah Isu Prabowo Cekik Wamen di Istana: Masa Nyekek?

Presiden Joko Widodo meninjau progres penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Agro Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Sabtu (23/9/2023). (Foto: BPMI Setpres). Berita.....

21/06/22

Tim Polda Lampung Croscek Kebenaran informasi Jama'ah Muslimin Hizbullah yang Terindikasi Berpaham Khialfah

LAMPUNG SELATAN (wartamerdeka.info) -Terkait pemberitaan beberapa waktu yang lalu di salah satu media sosial bahwa Jama'ah Muslimin Hizbullah merupakan organisasi berpaham Khilafah selain khilafatul muslimin yang eksis di Provinsi Lampung dan sesama pemimpinya memiliki hubungan baik.

Hari ini tim dari Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung yang dipimpin oleh Ipda YS Anggi Siregar, SH turun ke lapangan guna mengcros cek kebenaran terkait informasi dari media sosial itu.

Selanjutnya Tim langsung mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Negara Ratu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dimana tempat lokasi Jama'ah Muslimin Hizbullah berada yang dilanjutkan dengan mengunjungi kepala Dusunnya Ahmad.

Dari pertemuan yang berlangsung intinya masyarakat dan Kepala Dusun Negara Ratu Kec. Natar Kab. Lampung Selatan menolak faham radikalisme karena tidak sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dari dua pertemuan tersebut, mereka heran dengan pemberitaan yang dituduhkan kepada Jama'ah Muslimin Hizbullah dan menjelaskan bahwa dari berbagai pertemuan serta kegiatan di pondok pesantren tempat Jama'ah Muslimin Hizbullah tidak nampak kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama (paham radikalisme).

Keterangan yang diperoleh dari pimpinan Jama'ah Muslimin Hizbullah Abdullah bahwa berita tersebut tidak benar, karena pihaknya tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Harga Mati dan Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia.

Sedangkan hubungan dekat dengan  Hasan Baraja hanya sebatas pembeli dan penjual dimana pada waktu itu Ponpes Shuffah Hizbullah memproduksi air nira dan  Hasan Baraja sering membelinya. (*/yoke)

0 Reviews:

Posting Komentar

Bijaklah Menghadapi Pemilu 2024