Ditjen Bina Bangda Kemendagri Tinjau Kondisi Pencegahan dan Pembangunan Infrastruktur Banjir di Jawa Barat

Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Indra Maulana Syamsul Arief
JAKARTA (wartamerdeka.info) – Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Barat untuk meninjau kondisi pencegahan dan pembangunan infrastruktur banjir. Tim dibagi menjadi 4 daerah yaitu, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Pada kesempatan momen tersebut, Kepala Sub Direktorat Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Indra Maulana Syamsul Arief  mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, melakukan monitoring dan evaluasi di kota Depok.

Indra menekankan perlu kolaborasi dari berbagai sektor untuk dapat menyelasaikan permasalahan banjir di daerah Jabodetabek-Punjur serta harus memperhatikan dampak dari persampahan terhadap kondisi sungai yang terdampak banjir.

Selain itu, pentingnya komitmen daerah dalam melakukan upaya mitigasi dengan merelokasi warga terkait dengan bencana dengan dasar PP 2/2018 tentang SPM, khususnya bidang perumahan. “Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan pengendalian dan penanggulangan banjir,” tegas Indra dalam kunjungannya ke kantor Bappeda Kota Depok pada awal pekan ini, Senin (08/08/2022).

Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Depok Yani Lestari, menyampaikan permasalahan Kali Pesanggrahan yang setiap tahunnya terjadi banjir.

“Pemerintah Kota Depok akan melaksanakan kajian komprehensif dengan alokasi anggaran sekitar 400 juta rupiah yang nantinya akan menjadi indikasi program dan kegiatan untuk penanganan banjir yang terus menerus. Selain itu, kami dari Pemkot Depok memohon bantuan terkait dengan kajian Kali Pesanggrahan menjadi sumber air baku karena minimnya sumber air bersih,” jelas Yani.

Menuju kunjungan lapangan ke Kali Pesanggrahan yang berdekatan dengan TPA Cipayung, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Kota Depok Doddy Sadikin menyatakan di Kali Pesanggrahan terjadi tidak hanya longsor tanah yang berdampak, tetapi ada longsoroan dari TPA Cipayung yang mencemari kali. 

Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan pengerukan dengan dua alat berat untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah di Kali Pesanggrahan ditambah dengan rusaknya tanggul penahan sampah di TPA Cipayung yang berdampak semakin banyak longsoran sampah.

“Lokasi Kali Pesanggrahan, akan diusulkan kegiatan untuk relokasi rumah warga yang terdampak, updating dokumen RDTR dan RTRW terkait perubahan alur sungai dan kawasan permukiman, pembangunan Turap oleh Dinas PUPR Kota Depok dan BBWS CC, penanganan sampah lebih lanjut akibat overload TPA Cipayung melalui MOU dengan Kabupaten Bogor untuk kerja sama dgn TPA Nambo,” tambah Doddy.

Kunjungan lapangan dilanjutkan ke Kali Angke V, Kelurahan Duren Mekar Kota Depok. Terdapat longsoran tanah yang menyebabkan air kali meluber ke pemukiman warga. Berikut data dari pemkot bogor terkait longsor di kali Angke V:

Longsor sepanjang 7 m; tinggi 5 m (Perum Sawangan Elok RW. 07)

Longsor dengan tinggi 1 – 2 m (Perum Pamulang Elok RW. 14)

Banjir setinggi 0,2 – 2 m

Dengan data wilayah yang tergenang dengan Jumlah yang terdampak sebanyak 1700 KK

Dengan berdiskusi antara Pemkot Depok dan Ditjen Bina bangda, menghasilkan beberapa usulan di antara lainnya: 

1) lokasi Kali Angke, akan diusulkan design ulang oleh BBWS CC terkait perubahan alur sungai, pembangunan turap di sepanjang lokasi longsor Kali Angke V oleh BBWS CC, Penyediaan lahan untuk pengerjaan konstruksi oleh Pemkot Depok, Penambahan pompa banjir dan pembangunan Turap lanjutan Villa Pamulang oleh BBWS CC; 

2) seluruh kegiatan yang diusulkan dan direncanakan akan segera diupdate melalui rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di Kawasan jabodetabekpunjur berupa kegiatan inisiatif baru.

Pada hari yang sama, tim dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS CC), PMO Kementerian ATR/BPN, Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bogor, serta Tim dari Kecamatan Parungpanjang melakukan kunjungan bersama ke sumber permasalahan banjir dan daerah terdampak.

Terdapat masalah banjir juga di Kabupaten Bogor, khususnya Kecamatan Parungpanjang yang sudah dikeluhkan oleh warga Perumahan Savana Alam Serpong 1 dan sekitarnya. Sebanyak empat kali kejadian banjir pada tahun 2020 dan dua kali terjadi pada tahun 2021.

Menuju ke lokasi Sungai Cimanceuri di Desa Dago sebagai titik hulu sungai, Kasi Ketertiban Umum Kecamatan Parungpanjang Dadang Hengky menyampaikan bahwa kondisi sungai saat ini tertutup sedimen dampak penambangan sei yang tidak memperhatikan sisa-sisa tambang, sehingga permukaan sungai meningkat dan tidak terbendung. Kondisi lain disebutkan, jebolnya tanggul sungai terbangun pada tahun 2020 berefek pada luapan air sungai yang menyentuh pemukiman warga sekitar.

“Perlu ada tindak tegas dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada pengusaha tambang pasir di Kecamatan Parungpanjang, agar tidak membuang sisa penambangan langsung ke wilayah sungai sehingga tidak menimbulkan dampak sedimentasi yang tinggi pada daerah aliran sungai Cimanceuri,” jelas Aziz selaku perwakilan dari Kemendagri, Senin (08/08/2022).

“Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS CC harus berkoordinasi lebih lanjut terkait penanganan banjir dalam waktu dekat, supaya setiap warga setempat merasa aman ketika terjadinya hujan lebat berkepanjangan,” tutup Aziz dalam pantauan banjir di Kecamatan Parungpanjang.

Tim melanjutkan pemantauan ke lokasi terakhir yang berada di Perumahan Puri Harmoni 8. Terlihat bahwa tanggul yang dibangun tidak sesuai standar dan pengembang tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor perihal perizinan pembangunan perumahan di sekitar aliran sungai, sehingga menyebabkan penyempitan lebar sungai.

“Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BBWS CC harus berkoordinasi lebih lanjut terkait penanganan banjir dalam waktu dekat, supaya setiap warga setempat merasa aman ketika terjadinya hujan lebat berkepanjangan,” tutup Aziz dalam pantauan banjir di Kecamatan Parungpanjang.

Dipimpin oleh Eka Putri, tim Kemendagri melakukan kunjungan secara terpadu bersama Bappenas, BBWS Ciliwung-Cisadane, BPPW, PMO ATR/BPN, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi dalam rangka memantau penanganan banjir di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2022.

Di Komplek Delta Pekayon Kota Bekasi terdapat Kali Bekasi dengan lebar 60 sampai 70 meter dengan kedalaman 3 sampai 10 meter, pernah terjadi banjir yang berdampak pada 600 KK pada 9 RT dikarenakan banyaknya volume sampah yang berada di dalam kali tersebut sehingga mengganggu aliran sungai dan belum adanya mitigasi bencana di sekitar Komplek Pekayon.

Kemendagri telah menyusun rencana aksi untuk Kota Bekasi terkait penanganan Kali Bekasi. Hal ini sebagai bentuk percepatan penanggulangan banjir di Kota Bekasi.

“Pemerintah Kota Bekasi secara rutin melaksanakan pembersihan gulma di Kali Bekasi sekitar Komplek Delta Pekayon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang terdiri dari 20 personil. Dari pengangkatan sampah tersebut dapat membersihkan sampah lebih kuranh 100kg setiap harinya,” jelas petugas dari Pemerintah Kota Bekasi.

Sampah yang terangkut telah dilakukan pemilahan dan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Bekasi. Alat yang digunakan pada penanganan banjir di Kali Bekasi khususnya di sekitar Komplek Delta Pekayon ada 7 perahu dan 2 unit mobil pengangkut sampah.

Tidak hanya Kota Bekasi, namun terdapat juga permasalahan banjir di sekitar Harapan Indah Kabupaten Bekasi. Wilayah ini memiliki Kali Blencong dengan panjang sampai 9,7 km, lebar 20 sampai 30 meter dan kedalaman 3 sampai 4 meter.

Hal ini disebabkan banyak bangunan liar di sekitar bantaran kali, menyebabkan penyempitan lebar sungai secara signifikan. Untuk tahun 2022 telah dibersihkan sebanyak 16 bangunan liar dan tersisa 3 bangunan liar yang belum tertangani. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi sedang melaksanakan normalisasi sungai yang direncanakan sepanjang 5 km.

Eka Putri selaku perwakilan tim Kemendagri menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, seperti harus melengkapi progres kegiatan pada rencana aksi hingga sampai tahun 2024 dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan BBWS Ciliwung Cisadane dan BBWS Citarum, Senin (08/08/2022).

“Setiap permasalahan ini harus cepat diselesaikan. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan balai-balai bagaimana tindak lanjut menangani permasalahan pada kali yang bermasalah dikarenakan sedimen, sampah yang menumpuk, serta bangunan-bangunan illegal. Permasalahan banjir tidak akan selesai, juga dikarenakan kurangnya edukasi dan mitigasi dari warga setempat, sehingga perlu adanya sosialisasi ke setiap warga,” tutup Eka dalam kunjungan lapangan ke Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. (A)

Posting Komentar untuk "Ditjen Bina Bangda Kemendagri Tinjau Kondisi Pencegahan dan Pembangunan Infrastruktur Banjir di Jawa Barat"