 |
| Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi Golkar DPRD Sulsel Arfandy Idris |
MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Usulan pencopotan Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang terkesan "diam-diam" dan mendadak dipertanyakan kalangan DPRD Sulsel.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dari Fraksi Golkar DPRD Sulsel Arfandy Idris menilai, momentum pergantian Sekprov Sulsel kurang tepat. Sebab, tak ada urgensi yang mendasar sehingga dilakukan pergantian pejabat. Belum lagi tanpa keberadaan wakil gubernur dan dilakukan di saat akhir masa jabatan.
“Tidak ada urgensi yang perlu sehingga menganti sekda, dasarnya apa? Apalagi kondisinya tanpa ada wakil gubernur dan akan berakhir masa bakti,” kata Arfandy, Senin (21/11/2022).
Ia menegaskan, seharusnya Gubernur Sulsel mempertimbangkan stabilitas pemerintahan. Apalagi Pemprov harus fokus merealisasikan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018- 2023.
“Bahwa perlu adanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pergantian sekda tanpa dasar menjadi sesuatu yang tidak produktif,” terang politisi Partai Golkar itu.
Kata politisi senior itu, dengan sisa 10 bulan lagi masa jabatan, mestinya gubernur fokus menyelesaikan janji janji politik, RPJMD, dan menuntaskan stadion Mattoanging. “Jangan malah sibuk ganti dan mutasi pejabat,” ungkap Arfandy.
Diketahui, lewat surat Gubernur Sulsel bernomor 800/0019/BKPSDMD tertanggal 12 September 2022 yang ditujukan langsung ke Presiden Jokowi lewat sekretariat negara, Abdul Hayat Gani resmi diusulkan untuk diganti.
Belum jelas alasan pergantian Hayat Gani pada posisi yang sangat strategis di Pemprov Sulsel itu.
Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani yang dikonfirmasi terkait pergantian dirinya hanya merespon singkat. “Ohh, gitu ya,” kata Hayat lewat whatsaap, Senin 21 November 2022. (*)
