Zainuddin Maliki: Jika Tak Ingin Jadi Negara Gagal, Pemilu 2024 Harus Hasilkan Pemimpin Waras

LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pemilu 2024 harus bisa menghasilkan pemimpin yang waras, jika tidak ingin menjadi negara gagal. baik pemimpin di eksekutif maupun legislatif. " "Dan ini bisa di penuhi jika masyarakat meninggalkan politik transaksional. Dalam pileg dan pilpres mau memilih dengan semangat maju tak gentar coblos yang benar, bukan yang bayar," ungkap Prof. Zainuddin Maliki, anggota MPR-RI Fraksi PAN di depan peserta Sosialisasi empat pilar kehidupan kebangsaan di SMKM 3 Sirowiti, Gresik, 15/7/2023.

Jika semangat politik transaksional tak terhindarkan, maka usaha mengatasi ketimpangan menjadi semakin sulit. Harus diakui sudah ada hasil dari upaya pemerintah mengurangi indeks gini.rasio, turun dari 0,41 (2012) tinggal 0,38 (2023). Namun, indeks ketimpangan sebesar itu menjadikan ketimpangan  Indonesia masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. 

Mengutip data yang di release World Inequility Index 2022. Anggota Legislatif asal Dapil Jatim X Gresik - Lamongan ini, sebut satu persen penduduk terkaya, memiliki pendapatan 73 kali lipat dari pendapatan mayoritas penduduk miskin di Indonesia.

Karena indeks ketimpangan masih berada di titik kritis itu menjadikan oligarki, yaitu segelintir orang terkaya di Indonesia lebih kuasa dari penguasa.  Mereka tidak memiliki jabatan politik tapi menguasai. Sebaliknya yang memiliki jabatan politik tidak menguasai. Dalam kiprahnya oligarki menjadi penghambat bagi pemegang jabatan politik dalam menjalankan tugas konstitusionalnya mendistribusikan kemakmuran secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan penguatan mayoritas masyarakat miskin sehingga bisa mengatasi berbagai kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya. Pemimpin yang bisa menjadikan petani tidak lagi menghadapi kelangkaan pupuk. Pada saat panen raya bisa menjual hasil pertaniannya dengan harga yang layak. Nelayan sanggup melaut karena tidak sulit mengisi bahan bakar kapal-kapal kecilnya. Ekspor tenaga kerja tak berkeahlian bisa dihentikan. Guru dibuat sejahtera. Tenaga honorer tidak lagi berada dalam ketidak pastian.

Mengutip pendapat Imam Al-Ghozali, rusaknya rakyat adalah cermin rusaknya pemimpin, maka jalan keluar dari berbagai kesulitan masyarakat ada di tangan pemimpin. 

"Oleh karena itu pilih pemimpin waras di Pemilu 2024," ungkap  anggota legislatif yang mendapat penghargaan MKD Awards, penghargaan bagi anggota Dewan yang kinerjanya berdampak positif dalam menguatkan harkat dan kehormatan DPR.

Masyarakat dan seluruh elemen bangsa harus diajak untuk memastikan Pemilu 2024 yang dibiayai dengan dana tak kurang Rp 76 trilyun menghasilkan pemimpin yang bisa menyingkirkan hambatan oligarki, sehingga hadir pemimpin yang mampu mewujudkan amanah UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. "Bukan kesejahteraan segelintir orang," pungkasnya. (Nasruddin)