P. BRANDAN (wartamerdeka.info) - Adanya pemberitaan media tentang ratusan buku pelajaran Agama Islam berudul Mahir Baca Tulis Alqur'an berstempel SDN 053996 Desa Pelawi Kecamatan Babalan, yang berpindah di sekolah SDN 050759 Securai Utara menjadi perhatian pihak berwajib.
Menurut dua tokoh masyarakat, Sawaluddin Hamdani SH, salah seorang Advokat, dan Drs. Umar Dani Pemerhati Pendidikan di Langkat, harus menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk menyelidikinya. Ada apa sebenarnya dengan Kepala Sekolah, sampai buku pelajaran berpindah ke sekolah lain. Ini karena belanja buku berasal dari dana BOS, berarti uang Negara yang harus dapat dipertanggung jawabkan.
Menurut keduanya, aparat harus bergerak cepat untuk mengusut temuan tersebut jangan ada lagi pembiaran dugaan Korupsi atau pencurian. Jangan bibit bibit lama didiamkan yang akhirnya menjamur sampai besar tanpa ada tindakan.
Ini juga di harapkan pihak Kadis Pendidikan, agar tidak dibiarkan anak buah di bawah melanggar Hukum. Begitu pula pihak Inspektorat sebagai pengawas Internal, yang diduga sudah tahunan terjadi. "Cepat Periksa kerugian Negara dan penjarakan apabila terbukti oknum oknum Kasek terlibat, karena akibatnya murid murid miskin dirugikan karena negara mengadakan Dana Bos untuk memajukan pendidikan ungkap mereka.bukan sebaliknya," ujarnya.
Sementara itu, Ratna Gultom S.Pd., selaku Kasek, ketika dikonfirmasi wartawan mengaku tidak mengetahui, keluhan dari wali Murid adanya buku yang sempat dipinjamkan kepada muridnya berstempel sekolah lain.
"Saya sebagai kepala sekolah baru penjabat, tidak mengetahui dan silahkan aja tanya sama Kasek yang sebelumnya Sri Rahmawati, S.Pd dan hal tersebut akan diketahui," kata Ratna.
Pihak kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan, Jurgen Panjaitan, ketika dikonfirmasi menyangkut keanehan di sekolah 050759 Securai Utara, Kamis (24/8), belum berhasil karena sibuk.
Sementara salah seorang Inspektorat Langkat, Jarot, ketika dikonfirmasi Rabu (23/8) via Hp merasa terkejut dan akan melakukan pemeriksaan terhadap sekolah tersebut dan meminta kepada masyarakat membuat pengaduan tertulis ditujukan ke Plt. Bupati Cq. Inspetorat Langkat sebagai Dumas (pengaduan masyarakat) agar dapat diproses. (Hasrizal)
