(Laporan tim WM dari Lamongan)
LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Pembangunan RSUD Brondong yang sejak di mulai pembangunannya terus menuai pro kontra disinyalir ada sejumlah persoalan yang hingga kini belum tuntas. Mulai dari ketatnya keamanan sampai protesnya sejumlah pihak, bahkan persoalan lahan yang belum selesai. Padahal pada 2022, kadinkes saat itu, berkali kali menyebut jika pembangunan RSUD Brondong yang akan dimulai pembangunannya pada 2023, semuanya sudah klir, termasuk persoalan lahan.
Mulai dari sosialisasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dan amdal yang diduga belum tuntas, meski hal tersebut dibantah.
Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Lamongan, dr Abdullah Wasi’an, sebut jika perijinan dan analisa dampak lingkungan sudah rampung. "Dokumen amdal sudah ada," kata dia.
Sementara terkait sosialisasi, Wasian mengatakan jika sebelum pembangunan RSUD dimulai sudah pernah ada kegiatan sosialisasi, yang saat itu di lalukan oleh pihak kecamatan.
Namun, fakta di lapangan sosialisasi tersebut tidak pernah ada. Kalaupun ada yang kegiata terbatas. Setidaknya itu dibuktikan dengan protesnya sejumlah pihak, termasuk pengurus Ponpes Al Manar yang mengeluhkan adanya pembangunan RSUD Brondong yang sangat berdekatan dengan lokasi Ponpes.
"Seandainya sebelum pembangunan ada sosialisasi saya yakin tidak akan ada hal hal ganjil yang kemudian menjadi keluhan," ujar salah seorang warga di pantura.
Menurut warga yang tidak mau disebut namanya itu, bahkan mengatakan jika pembangunan Rumah Sakit berbeda dengan pembangunan gedung biasa, sehingga sosialisasi dan analisa lingkungan lebih cermat menjadi fokus kajian.
"Masa membangun rumah sakit ditengah perkampungan, dan itu, tidak pernah ada sosialisasi," keluh dia.
Terpisah Moch. Naim Kabag Pemerintahan setda Lamongan, yang saat itu Camat Brondong mengatakan jika pihaknya pernah melalukan sosialisasi adanya pembangunan RSUD Brondong, hanya saja kegiatan tersebut dilakukan hanya sebatas pada penghuni yang menempati lahan saja.
"Waktu saya Camat Brondong memang pernah mengadakan sosialisasi, namun hanya sebatas pada penghuni yang ada di lahan lokasi pembangunan, kalau sosialisasi diluar itu, termasuk Ponpes, sama sekali belum pernah," jelas Moch. Na'im. (Bersambung)
