Jakarta (wartamerdeka. info) - Integritas dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Barru, A. Ina Kartika Sari, SH., M.Si, menegaskan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis 15/5/2025 lalu.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Barru dalam mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi secara terstruktur dan sistematis di tingkat daerah.
Kehadiran langsung Bupati Barru A. Ina Kartika Sari bersama Ketua DPRD H. Syamsuddin Muhiddin, Pj. Sekda Barru Abubakar dan Inspektur Daerah Abd. Rahim dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK ini menjadi simbol kuat komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP)—sistem yang sebelumnya dikenal dengan nama MCP KPK. MCSP mencakup delapan area intervensi strategis,
“Delapan area MCSP ini adalah titik-titik krusial yang menentukan kualitas pelayanan publik dan integritas birokrasi kita. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat", jelas Bupati.
Terpisah Inspektur Daerah Kab Barru Abd. Rahim yang dihubungi terpisah menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi di Jakarta, Pemerintah Kabupaten Barru akan menggelar rapat internal pada Senin besok di Lantai 5, Ruang Rapat Bupati Lantai 5 Menara MPP Kantor Bupati Barru, yang akan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait untuk menyusun langkah strategis dan percepatan implementasi indikator MCSP di lingkup Pemkab Barru.
“Sesuai komitmen ibu Bupati, kita tidak bisa menunggu. Koordinasi harus segera dilakukan agar apa yang dibahas bersama KPK dapat diinternalisasi dan dijalankan secara konkret di lapangan",jelasnya. (syam)
