Langsung ke konten utama

Populer

Tuhan Menyuruh Kita Lapar

MBG (Makanan Buka berGizi) (9)

Tuhan di Ujung Rindu (8)

Bupati Barru Lantik 153 Pejabat, Langkah Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Antara Takjil dan Takdir (7)

Deklarasi GMPK Banyuwangi: "Konsolidasi Gerakan Pelajar-Mahasiswa Berbasis Nasionalisme Progresif"

Banyuwangi, wartamerdeka.info, - Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) secara resmi mendeklarasikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Banyuwangi di Cafe Wong Oseng, Minggu malam (21/09). Deklarasi ini tidak hanya dimaknai sebagai peresmian struktur organisasi, tetapi juga sebagai artikulasi ideologis yang menegaskan pelajar dan mahasiswa sebagai aktor penting dalam pemberdayaan masyarakat berbasis nasionalisme progresif.

Ketua Umum DPC GMPK Banyuwangi, M. Fathur Rozak, menegaskan GMPK hadir dengan orientasi untuk menjawab tantangan global maupun lokal melalui kerangka kebangsaan.

Menurut dia upaya meningkatkan kualitas SDM pelajar dan mahasiswa, GMPK hadir dengan landasan kebangsaan yang berguna menjawab tantangan skala nasional maupun daerah. "Paradigma GMPK telah dirumuskan menjadi fokus pada bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan teknologi", kata dia.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Umum DPC GMPK Banyuwangi, Wahyu Hidayat, menambahkan GMPK akan bergerak sebagai ruang kaderisasi yang menyiapkan generasi muda untuk mampu terlibat langsung dalam praksis sosial.

"GMPK Banyuwangi tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi ruang transformasi pola pikir. Kami ingin siswa dan mahasiswa memiliki kesadaran kritis, lalu menerapkannya dalam bentuk kontribusi nyata di masyarakat,” ungkap Wahyu.

Gerakan mahasiswa di Indonesia memiliki akar historis yang panjang. Dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) 1926 hingga Sumpah Pemuda 1928, pelajar dan mahasiswa menjadi pelopor persatuan nasional. Pada masa selanjutnya, mahasiswa berperan sebagai agent of change dan social control dalam dinamika politik Indonesia.

Namun, problem laten gerakan mahasiswa adalah kecenderungan terjebak dalam dikotomi “gerakan moral” yang stagnan dan “gerakan politik progresif” yang berorientasi pada transformasi sosial. Kehadiran GMPK Banyuwangi mencoba mengisi celah ini dengan memadukan idealisme moral dan praksis politik melalui paradigma nasionalisme progresif.

GMPK memiliki dua dokumen ideologis yang menjadi pijakan utama:
1. Landas Pijak Gerakan (LPG). Dokumen ini menegaskan bahwa “LPG menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas gerakan, sekaligus pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dari kebebasan berfikir, berucap, dan bertindak.” Dengan demikian, LPG bukan hanya refleksi nilai, tetapi juga kerangka aksi yang membimbing kader dalam praksis sosial.

2. Paradigma GMPK. Paradigma ini mengedepankan society empowerment melalui fokus di bidang politik, hukum, pendidikan, sosial, ekonomi, dan teknologi. GMPK menekankan bahwa pelajar dan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik moral, melainkan harus hadir sebagai agen solusi.

Kedua dokumen tersebut menegaskan orientasi GMPK sebagai gerakan progresif, humanis, dan adaptif terhadap dinamika zaman.Banyuwangi sebagai daerah dengan keragaman budaya, etnis, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat memiliki tantangan besar dalam pembangunan SDM. Beberapa studi menunjukkan adanya kecenderungan lunturnya nasionalisme di kalangan generasi muda serta potensi masuknya paham intoleran. Kehadiran GMPK Banyuwangi menjadi relevan sebagai benteng ideologis sekaligus ruang kaderisasi yang berbasis pada nilai kebangsaan.

Dalam konteks ini, deklarasi GMPK Banyuwangi dapat dipahami sebagai respon lokal terhadap problem nasional, yakni kebutuhan membangun generasi muda yang kritis, progresif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Deklarasi DPC GMPK Banyuwangi menandai babak baru konsolidasi pelajar dan mahasiswa di Banyuwangi. Dengan pijakan ideologis pada LPG dan Paradigma GMPK, organisasi ini berkomitmen menghadirkan kader-kader progresif yang tidak hanya peka terhadap persoalan masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan solusi.

“Kami ingin GMPK menjadi rumah kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa Banyuwangi, melahirkan generasi yang kritis, progresif, dan adaptif terhadap dinamika zaman,” pungkas Ketua Umum M. Fathur Rozak didampingi Sekretaris Umum Wahyu Hidayat.

Deklarasi ini dengan demikian dapat dipahami sebagai momentum penting membumikan nasionalisme progresif di Banyuwangi, sekaligus menghidupkan kembali tradisi intelektual dan praksis sosial gerakan mahasiswa Indonesia dalam konteks kekinian.(Fir/wm)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perbedaan Dasar antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak

Oleh : YM. Sjahrir Tamsi  Dalam dunia pendidikan, sertifikasi memiliki peran penting sebagai pengakuan resmi atas kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Namun, sering kali terdapat kebingungan untuk membedakan antara Sertifikasi Profesi, Sertifikasi Pendidik, dan Sertifikasi Guru Penggerak.  Ketiga jenis sertifikasi ini memiliki fokus, tujuan, dan proses yang berbeda. Artikel ini membahas perbedaan mendasar di antara ketiganya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. 1. Sertifikasi Profesi Defenisi : Sertifikasi Profesi adalah pengakuan "Kompetensi Kerja" seseorang di bidang tertentu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang independen dan terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia (BNSP RI). Tujuan : Memberikan pengakuan kompetensi profesional di berbagai sektor pekerjaan atau profesi. Menjamin tenaga kerja yang ...

MS Bulganon H. Amir: YASKUM akan Dirikan Sekolah dan Pesantren Gratis

Ir Teuku Muhammad Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir, pendiri YASKUM . Oleh: M. Aris Kuncoro JAKARTA (wartamerdeka.info) -  Ada khabar gembira dari Yayasan Kharisma Usada Mustika (YASKUM). Lembaga yang bergerak di bidang sosial ini kini tengah bersiap-siap hendak menyelenggarakan pesantren gratis dan sekolah umum gratis, bagi warga masyarakat tidak mampu. Untuk program sekolah umum gratis ini rencananya akan dibuka dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Andi Ina: Pastikan Golkar Rumah Bagi Kader

Makassar (wartamerdeka.info) - Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang juga Bendahara Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri acara buka puasa dan tarwih berjamaah bersama AMPG Sulsel di Four Point Sheraton, Selasa (18/3/2025).  Selain Andi Ina, hadir Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Selayar, Nasir Ali, Bupati Luwu, Patahuddin, Bupati Soppeng, Suardi Haseng, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin.  Hadir pula anggota DPRD dari Fraksi Golkar Barru diantaranya, Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M. Si yang juga Ketua DPRD. Rusdi Cara, Herman Jaya dan Hacing.  Andi Ina mengatakan, momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi juga ajang memperkuat soliditas dan komitmen dalam membangun Golkar yang semakin kuat.  Tentu, katanya, pihaknya sebagai kader selalu siap mendukung setiap inisiatif yang mempererat barisan, memastikan bahwa semangat kekeluargaan dan kepedulian sosial tetap menjadi fondasi utam...