TANGERANG (wartamerdeka.info) - Bagai pepatah "panggang jauh dari api" pendidikan yang konon menjadi prioriras utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam menghadapi tantangan global, ternyata jauh dari harapan lantaran minimnya perhatian pemerintah daerah.
Kondisi ini mendapat perhatian salah satu Organisasi Masyarakat, DPD Provinsi Banten Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara, yang melalui surat Nomor : 212./NDK-HAM/BPAN-BTN/2026, menegaskan desakannya untuk keselamatan anak sekolah di Pandeglang.
Desakan Darurat Kemanusiaan akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi, menyusul kondisi gedung Madrasah Ibtidaiyah Babunnajah di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, hingga kini masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, meski menunjukkan kerusakan berat dan ketidaklayakan fungsi.
Dalam keterangannya, saat musim hujan, air masuk ke ruang kelas, lantai menjadi basah dan licin. Seragam para murid lenyap berikut buku pelajaran mereka basah walaupun mereka tetap mengikuti pelajaran.
“Bayangkan anak usia sekolah dasar mencoba membaca dan menulis, sambil menahan dingin dan rasa takut,” demikian salah satu kalimat dalam surat tersebut.
Dokumentasi visual yang dikumpulkan BPAN memperlihatkan atap yang tidak lagi mampu melindungi, struktur bangunan yang melemah, dan ruang kelas yang tetap dipakai meski tidak layak dan tidak aman.
BPAN menegaskan, persoalan ini bukan tentang status sekolah negeri atau swasta. Karena anak-anak tidak pernah memilih di mana mereka lahir, di sekolah apa mereka belajar, atau di gedung seperti apa mereka harus menuntut ilmu.
Mereka adalah anak-anak Indonesia, amanah Tuhan, yang martabat dan keselamatannya harus di jaga dan tidak diperdebatkan.
Di tengah fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan dana hibah pendidikan keagamaan dalam jumlah besar, kondisi ini justru menghadirkan pertanyaan yang sunyi namun berat: mengapa masih ada anak-anak belajar di ruang yang tidak mampu melindungi mereka dari hujan dan rasa takut runtuhnya atap bangunan sekolah.
Dalam keterangannya, Aliansi Indonesia BPAN menyatakan tidak bermaksud menuduh dan tidak menunjuk siapa yang salah.
Namun nota tersebut menyampaikan satu hal dengan jujur: ketika sebuah risiko telah diketahui dan disampaikan, sikap diam bukan lagi netral. “Diam adalah pilihan moral,” tertulis dalam dokumen itu.
Nota desakan ini akan dikirimkan kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Banten, dengan harapan tidak berhenti sebagai arsip, tetapi menjadi langkah nyata untuk melindungi anak-anak Indonesia.
Karena setiap hari penundaan berarti satu hari lagi anak-anak belajar dalam kondisi yang tidak seharusnya mereka alami, dan bisa mungkin mereka menjadi korban penundaan. (Rayi Sukma)