SURABAYA (wartamerdeka.info) – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Jawa Timur menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian yang dinilai wacana tersebut merupakan ancaman serius bagi independensi institusi penegak hukum di Indonesia.
Ketua Umum PW SEMMI Jawa Timur, Nafela Noble Amrulloh, S.H. menegaskan posisi Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah sesuai konstitusi dan semangat perbaikan institusi sejak era reformasi. Menurutnya, mengusik struktur ini sama saja dengan memutar balik jarum jam demokrasi.
"Wacana memindahkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan mengingkari amanat reformasi. Ini merupakan langkah mundur dalam sistem ketatanegaraan kita," ujar Noble dalam keterangan resminya di Surabaya, Selasa (27/1).
Noble menjelaskan bahwa salah satu capaian terbesar reformasi 1998 adalah memisahkan Polri dari struktur militer dan menempatkannya sebagai alat negara yang independen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika Polri diletakkan di bawah kementerian, maka posisi Polri akan menjadi sangat rentan terhadap kepentingan politik praktis.
"Reformasi telah menempatkan Polri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri di bawah kementerian berpotensi menjadi alat politik kelompok tertentu, mengingat menteri adalah jabatan politik yang diisi oleh representasi partai atau koalisi tertentu," tegas Noble.
Lebih lanjut, Noble mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan birokrasi yang justru akan memperlambat gerak Polri dalam pelayanan publik dan penegakan hukum. Ia menilai, intervensi politik dalam tubuh kepolisian akan merusak objektifitas dalam penanganan kasus-kasus sensitif.
"Menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi membuka ruang intervensi politik dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan. Kita tidak ingin Polri yang seharusnya menjadi pelindung seluruh rakyat, justru terkooptasi oleh kepentingan sektoral menteri yang menjabat," tambahnya.
PW SEMMI Jawa Timur mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan wacana ini dan fokus pada penguatan profesionalisme serta transparansi di tubuh Polri yang sudah ada. Noble memastikan SEMMI Jatim akan terus mengawal isu ini agar marwah institusi kepolisian tetap terjaga sebagai alat negara yang profesional dan netral.
"Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk kritis melihat isu ini. Jangan sampai independensi penegakan hukum kita dikorbankan demi eksperimen tata kelola yang justru berisiko tinggi bagi stabilitas demokrasi kita," pungkas Noble. (Masykar)