Skip to main content

Anas Suharyono Gugat DPC PKB Bojonegoro ke Pengadilan

BOJONEGORO- Carut marut  di tubuh Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) Bojonegoro, terus bergulir. Anas suharyono  salah seorang anggota fraksi PKB DPRD Bojonegoro, yang merasa didzalimi oleh partainya sendiri kini telah  reasmi mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri setempat. Ada  delapan orang pengurus PKB tingkat DPC Bojonegoro, DPW Jawa Timur, dan DPP yang digugat ke Pengadilan Negeri Bojonegoro.


Dalam memori gugatannya, Anas Suharyono memohon kepada PN Bojonegoro untuk menggugurkan pemecatan yang telah dilakukan oleh partainya terhadap dirinya. Sebab, menurutnya, pemecatan yang telah dijatuhkan tersebut tidak sesuaidengan aturan yang ada.

Melalui kuasa hukumnya Nur Syamsi dan Mustain, Anas Menggugat ketua DPC PKB Bojonegoro, M.Chumaidi, dan sekretarisnya Amin Priyanto beserta ketua Dewan Syuro DPC Nafik Syahid dan sekretarisnya serta Hamin Syanadi.

Selain itu, turut tergugat lainnya, masing – masing ketua DPW PKB Jawa Timur Imam Nahrawi dan sekretarisnya Khoiruddin Abbas serta ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar dan wakil sekretaris Yusuf Mujaenih.

“Kami sertakan pula dalam gugatan pengurus DPW PKB Jatim dan DPW PKB, karena mereka juga merekomendasi, atas terbitnya SK Pemberhentian Klien kami, “ kata Nur Syamsi berapi – api.

Menurut Nur Syamsi, pemecatan terhadap Anas Suhariyono yang dituangkan dalam SK Nomor 037/DPC-03/V/A.1/X/2010 tentang pemberhentian tetap tersebut cacat hukum. SK tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dalam anggaran dan rumah tangga ( ART ) serta peraturan partai yang berlaku.

Dalam hal ini, Nur Syamsi beralasan DPC PKB melalui ketua dan sekretarisnya selama ini belum pernah melayangkan surat peringatan pertama kepada kliennya sebagaimana yang telah ditentukan dalam ART partai. “ DPC PKB Bojonegoro melalui ketua dan sekretarisnya tidak pernah melayangkan surat pertama kepada klien kami. Surat peringatan pertama justru datang dari DPW Jatim, baru disusul surat peringatan kedua dan ketiga yang diterbitkan DPC PKB Bojonegoro,” ujar Syamsi.

Oleh sebab itulah, dalam gugatan tersebut pihaknya meminta tergugat agar mencabut SK tertanggal 1 Oktober 2010 tersebut. Disamping itu, pihaknya juga meminta turut tergugat agar taat dan patuh pada pemutusan pengadilan negeri nanti.

Sementara itu Ketua DPC PKB Bojonegoro M.Chumaidi ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. “Ya silahkan saja menggugat kami siap menghadapinya, “ ujarnya enteng. (Mas)

Comments

Populer

Delegasi Palestina Mengaku Merasa Bangga Ikut Kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Delegasi Palestina mengaku marasa bangga ikut sebagai salah satu peserta dalam kegiatan Tasikmalaya Oktober Festival yang akan di laksanakan pada 14-17 Oktober 2017.

Sambut TOF, Hari Ini Mambo Kuliner Tasik, Buka Mulai Pagi Hingga Malam Selama Dua Hari

TASIKMALAYA (wartamerdeka.net) - Mambo Kuliner Nite Tasikmalaya yang biasanya hanya dilaksanakan satu minggu sekali serta buka hanya pada setiap malam sabtu saja di Jalan Mayor Utarya Kota Tasikmalaya,  kini buka selama dua hari berturut-turut pada 14-15 Oktober 2017.

Mengapa Artis Sinetron Lidya Pratiwi Sampai Terlibat Pembunuhan?

Penulis: Aris Kuncoro

Kalau ada berita yang cukup mengejutkan pada pekan lalu, terutama di bidang hukum dan kriminalitas, maka salah satunya adalah soal ditangkapnya artis sinetron Lidya Pratiwi (19) oleh aparat kepolisian karena disangka terlibat pembunuhan berencana terhadap sesama artis yang juga teman dekatnya sendiri, Naek Gonggom Hutagalung (33).

Kasus ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Baik menyangkut keberhasilan para petugas reserse Polres Metro Jakarta Utara dalam mengungkap kasus ini, maupun menyangkut latar belakang dan motivasi para pelaku pembunuhan ini, yang menurut pihak kepolisian, melibatkan orang-orang di sekitar keluarga Lidya Pratiwi, seperti, Vince Yusuf (ibu kandung Lidya), Tony Yusuf (paman Lidya), dan Ade Sukardi (teman Tony). Kisahnya benar-benar mirip cerita di sinetron.

Kasat Reserse Polres Jakut Komisaris Andry Wibowo mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini didapat setelah polisi menggabungkan penyelidikan elektronik, penyelidikan forensik, dan…

Produksi Minuman Keras Ilegal Merek ‘’Rajawali’’, Komisi B DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Menindak CV Jakarta Indonesia Makmur

JAKARTA – Keberadaan pabrik yang memproduksi minuman keras (miras) illegal bermerek ‘’Rajawali’’ di bawah bendera CV Jakarta Indonesia Makmur di Jalan Kemuning Raya No 19/20 Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat telah meresahkan warga setempat. Bahkan kini sejumlah pihak mendesak agar perusahaan tersebut segera ditutup.

CV Jakarta Indonesia Makmur menurut sejumlah sumber pemiliknya bernama Pieter ini telah memproduksi minuman keras dengan kapasitas lumayan besar, bahkan mencapai ribuan botol setiap hari.

Pabrik miras bermerek ‘’Rajawali” ini tadinya diproduksi di bawah ‘’bendera’’ CV Jakarta. Namun, terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009, CV Jakarta ditutup dan berganti nama badan hukumnya menjadi CV Jakarta Indonesia Makmur dengan logo yang sama persis dimiliki oleh CV Jakarta dengan alamat yang sama pula.


CV Jakarta sendiri telah dilarang memproduksi minuman keras merek ‘’Rajawali’’ karena telah menggelapkan pajak cukai sekitar Rp 5 miliar. CV Jakarta seharusny…

SMA N 9 Kota Bekasi Sukses Gelar Kompetisi Olahraga NSC

BEKASI (wartamerdeka) - Kegiatan kompetisi olahraga bertajuk  Niners Sport Competition (NSC) yang ke 4 tahun 2017 sukses digelar SMAN 9 Kota Bekasi.