"Perlu Ada Pelatihan, Peningkatan Wawasan Anggota Legislatif"
LIMBOTO (wartamerdeka.info) - Atas nama Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati Gorontalo Prof Dr Ir Nelson Pomalingo, MPd, telah melantik 35 Anggota Legislatif Kabupaten Gorontalo periode 2019-2024, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), beberapa waktu lalu.
Ada kesan tersendiri, bagi Bupati Nelson, berkaitan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut.
“Saya bangga, ternyata yang duduk di legislatif banyak kaum muda," ujar Nelson Pomalingo saat diwawancarai wartawan, hari ini.
Berarti ada regenerasi di parlemen. Yang menarik, menurut Bupati Nelson, kali ini tidak ada lansia yang duduk sebagai anggota legislatif.
Dengan anggota yang masih sangat muda-muda tersebut, Nelson Pomalingo berharap, DPRD, bisa lebih bersinergi lagi dalam arti positif. Bukan berkolaborasi dalam hal-hal negatif. “Dengan tampilnya kaum muda, maka dinamika DPRD harus lebih produktif. Terkait dengan legislasi, pembahasan anggaran untuk rakyat, dan pengawasan secara baik kepada eksekutif serta pengawasan proses pembangunan yang ada di daerah,” ujarnya.
Nelson Pomalingo yang juga Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo menyatakan pula kebanggaannya, bahwa PPP memenangkan kursi DPRD Kabupaten Gorontalo terbanyak, sehingga kadernya berhak duduk sebagai Ketua DPRD.
Ini adalah sejarah baru bagi Kabupaten Gorontalo, karena untuk pertama kalinya PPP duduk sebagai Ketua DPRD.
"Itu suatu kebanggaan bagi kami,” ujarnya.
Menurut Nelson Pomalingo, sebagai anggota dewan, ada tiga hal yang harus dikembangkan. Ketiga hal itu adalah 3K (kompetensi, kepekaan, dan kemampuan komunikasi)
Kompetensi, mencakup kemampuan dan profesionalisme. “Kalau kita profesional dan kompeten, maka akan dihargai oleh eksekutif, termasuk masyarakat. Terus belajar dan mengembangkan diri,” jelas Nelson Pomalingo.
Kemudian, anggota dewan juga harus memiliki kepekaan. Sebagai wakil rakyat, kata Nelson Pomalingo, anggota dewan harus punya kepekaan terhadap keinginan rakyat, harapan rakyat, apa yang menjadi kesulitan rakyat. “Mereka adalah pembuat kebijakan, anggaran, dan sebagainya,” paparnya.
Hal ketiga yang harus dimiliki anggota dewan adalah kemampuan komunikasi. Menurut Nelson Pomalingo, komunikasi sangat penting. “Komunikasi pertama anggota dewan adalah dengan rakyat, komunikasi kedua dengan eksekutif karena antara mereka bermitra. Kadangkala masing-masing kan saling mengkritik,” katanya.
Lebih jauh Nelson Pomalingo mengatakan, antara legislatif, eksekutif, dan judikatif masing-masing memiliki ruh semangat membangun.
“Oleh sebab itu ketika KPK hadir belum lama ini saya sampaikan, saya senang KPK datang tidak sekedar menangkap orang yang salah. Lebih penting lagi bagaimana memberi semangat kepada orang benar. Memberi semangat kepada orang yang punya semangat untuk membangun daerah. Kalau, ketakutan semuanya, pembangunan tidak akan berjalan. Jadi, itu adalah upaya agar bagaimana tidak terjadi hal yang salah,” jelasnya.
Diingatkannya, Legislatif, Eksekutif dan Judikatif memiliki fungsi berbeda-beda.
Menurut Nelson Pomalingo, kalau dikembangkan secara profesional, maka sinergi akan tercapai dengan baik. Tapi kalau ada satu lini yang tidak profesional, tidak punya kemampuan, tidak punya kepekaan, dan tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, maka akan tercipta kesenjangan.
“Nah, kesenjangan itulah yang akan menimbulkan masalah. Eksekutif sudah berlari dengan kencang, DPRD ketinggalan, akhirnya terjadi ketimpangan. Jadi ketiganya harus berjalan, seperti yang tadi saya sampaikan, 3K. Harus ada pelatihan, seperti kami eksekutif ikut pelatihan. Legislatif juga harus demikian. Mereka kan ada tiga tugas. Bagaimana mereka membuat legislasi yang tujuannya untuk kemakmuran. Mereka harus punya kemampuan itu,” imbuhnya.
Mereka juga punya tugas terkait dengan budgeting. Nelson Pomalingo mencontohkan tentang biaya perjalanan dinas, harus dilihat secara totalitas dan memikirkan agar lebih efisien. “Saya senang kalau ada yang kritis. Bahkan secara terbuka, tidak masalah. Jadi secara total kita bicarakan, termasuk legislatif,” tandasnya.
Hal lain yang menjadi tugas penting anggota dewan, lanjut Nelson Pomalingo adalah terkait dengan pengawasan. Menurut dia, anggota legislatif harus memahami apa yang diawasi. “Jangan sampai merah dianggap darah. Padahal merah ini adalah semangat. Jadi, cara mengawasinya harus jelas,” katanya.
Itu sebabnya, Nelson Pomalingo berharap ada orientasi bagi anggota dewan yang baru dilantik. Kemudian, katanya, harus dilakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan karena semuanya berkembang.
“Situasi negara berkembang dan situasi daerah berkembang. Apa lagi mereka adalah penentu kebijakan. Maka, sangat diharapkan sekali peningkatan wawasan itu dilakukan. Kami di eksekutif juga dilakukan hal seperti itu,” ujar Nelsom Pomalingo.
Nelson Pomalingo berharap, anggota legislatif harus punya wawasan nasional dan daerah. “Mereka ini adalah mitra eksekutif. Oleh sebab itu cara berpikirnya harus sama. Kalau tidak sama, bisa pusing,” terang Nelson Pomalingo penutup perbincangan.
 |
| Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo (kiri) |
Ada kesan tersendiri, bagi Bupati Nelson, berkaitan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo tersebut.
“Saya bangga, ternyata yang duduk di legislatif banyak kaum muda," ujar Nelson Pomalingo saat diwawancarai wartawan, hari ini.
Berarti ada regenerasi di parlemen. Yang menarik, menurut Bupati Nelson, kali ini tidak ada lansia yang duduk sebagai anggota legislatif.
Dengan anggota yang masih sangat muda-muda tersebut, Nelson Pomalingo berharap, DPRD, bisa lebih bersinergi lagi dalam arti positif. Bukan berkolaborasi dalam hal-hal negatif. “Dengan tampilnya kaum muda, maka dinamika DPRD harus lebih produktif. Terkait dengan legislasi, pembahasan anggaran untuk rakyat, dan pengawasan secara baik kepada eksekutif serta pengawasan proses pembangunan yang ada di daerah,” ujarnya.
Nelson Pomalingo yang juga Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo menyatakan pula kebanggaannya, bahwa PPP memenangkan kursi DPRD Kabupaten Gorontalo terbanyak, sehingga kadernya berhak duduk sebagai Ketua DPRD.
Ini adalah sejarah baru bagi Kabupaten Gorontalo, karena untuk pertama kalinya PPP duduk sebagai Ketua DPRD.
"Itu suatu kebanggaan bagi kami,” ujarnya.
Menurut Nelson Pomalingo, sebagai anggota dewan, ada tiga hal yang harus dikembangkan. Ketiga hal itu adalah 3K (kompetensi, kepekaan, dan kemampuan komunikasi)
Kompetensi, mencakup kemampuan dan profesionalisme. “Kalau kita profesional dan kompeten, maka akan dihargai oleh eksekutif, termasuk masyarakat. Terus belajar dan mengembangkan diri,” jelas Nelson Pomalingo.
Kemudian, anggota dewan juga harus memiliki kepekaan. Sebagai wakil rakyat, kata Nelson Pomalingo, anggota dewan harus punya kepekaan terhadap keinginan rakyat, harapan rakyat, apa yang menjadi kesulitan rakyat. “Mereka adalah pembuat kebijakan, anggaran, dan sebagainya,” paparnya.
Hal ketiga yang harus dimiliki anggota dewan adalah kemampuan komunikasi. Menurut Nelson Pomalingo, komunikasi sangat penting. “Komunikasi pertama anggota dewan adalah dengan rakyat, komunikasi kedua dengan eksekutif karena antara mereka bermitra. Kadangkala masing-masing kan saling mengkritik,” katanya.
Lebih jauh Nelson Pomalingo mengatakan, antara legislatif, eksekutif, dan judikatif masing-masing memiliki ruh semangat membangun.
“Oleh sebab itu ketika KPK hadir belum lama ini saya sampaikan, saya senang KPK datang tidak sekedar menangkap orang yang salah. Lebih penting lagi bagaimana memberi semangat kepada orang benar. Memberi semangat kepada orang yang punya semangat untuk membangun daerah. Kalau, ketakutan semuanya, pembangunan tidak akan berjalan. Jadi, itu adalah upaya agar bagaimana tidak terjadi hal yang salah,” jelasnya.
Diingatkannya, Legislatif, Eksekutif dan Judikatif memiliki fungsi berbeda-beda.
Menurut Nelson Pomalingo, kalau dikembangkan secara profesional, maka sinergi akan tercapai dengan baik. Tapi kalau ada satu lini yang tidak profesional, tidak punya kemampuan, tidak punya kepekaan, dan tidak bisa membangun komunikasi dengan baik, maka akan tercipta kesenjangan.
“Nah, kesenjangan itulah yang akan menimbulkan masalah. Eksekutif sudah berlari dengan kencang, DPRD ketinggalan, akhirnya terjadi ketimpangan. Jadi ketiganya harus berjalan, seperti yang tadi saya sampaikan, 3K. Harus ada pelatihan, seperti kami eksekutif ikut pelatihan. Legislatif juga harus demikian. Mereka kan ada tiga tugas. Bagaimana mereka membuat legislasi yang tujuannya untuk kemakmuran. Mereka harus punya kemampuan itu,” imbuhnya.
Mereka juga punya tugas terkait dengan budgeting. Nelson Pomalingo mencontohkan tentang biaya perjalanan dinas, harus dilihat secara totalitas dan memikirkan agar lebih efisien. “Saya senang kalau ada yang kritis. Bahkan secara terbuka, tidak masalah. Jadi secara total kita bicarakan, termasuk legislatif,” tandasnya.
Hal lain yang menjadi tugas penting anggota dewan, lanjut Nelson Pomalingo adalah terkait dengan pengawasan. Menurut dia, anggota legislatif harus memahami apa yang diawasi. “Jangan sampai merah dianggap darah. Padahal merah ini adalah semangat. Jadi, cara mengawasinya harus jelas,” katanya.
Itu sebabnya, Nelson Pomalingo berharap ada orientasi bagi anggota dewan yang baru dilantik. Kemudian, katanya, harus dilakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan karena semuanya berkembang.
“Situasi negara berkembang dan situasi daerah berkembang. Apa lagi mereka adalah penentu kebijakan. Maka, sangat diharapkan sekali peningkatan wawasan itu dilakukan. Kami di eksekutif juga dilakukan hal seperti itu,” ujar Nelsom Pomalingo.
Nelson Pomalingo berharap, anggota legislatif harus punya wawasan nasional dan daerah. “Mereka ini adalah mitra eksekutif. Oleh sebab itu cara berpikirnya harus sama. Kalau tidak sama, bisa pusing,” terang Nelson Pomalingo penutup perbincangan.
Tags
Daerah
