LIMBOTO (wartamerdeka.info) - Bupati Gorontalo Prof Dr Nelson Pomalingo mengingatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi netral. Karena itu, Nelson menegaskan MUI jangan berpolitik praktis.
Ia mengatakan, MUI adalah mitra objektif sebagai organisasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Karenanya aura atau lembaga MUI jangan dibawa kemana-mana untuk kepentingan politik.
“Baik MUI maupun lembaga adat adalah lembaga mitra pemerintah. Karena itu sering dihadirkan dalam setiap rapat DPRD untuk melihat berbagai kebijakan pemerintah,” imbuh Nelson saat membuka Musyawarah Daerah ke VIII Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gorontalo tahun 2020 di gedung PGRI Kabupaten Gorontalo, Senin (13/1/2020).
Kegiatan itu turut dihadiri pejabat Kemenag Kabupaten Gorontalo, sekda Kabupaten Gorontalo, staf ahli Bupati bidang pemerintah dan kesra, jajaran pengurus MUI serta undangan lainnya. Musyawarah itu mengusung tema “Memperkokoh Majelis Ulama Indonesia Dalam Merajut Ukhuwah Dan Memperkuat Islam Washatiyah di Kabupaten Gorontalo”.
Terkait musyawarah, Nelson yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Gorontalo itu meminta agar musda menghasilkan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
Ia berharap kepada pengurus terpilih nanti agar membuat program kerja, terkait kegiata sosial, program memberantas peredaran miras, narkoba dan lain –lain.
“MUI perlu membuat program yang baik berkaitan dengan program kementerian agama dan program pemerintah Kabupaten Gorontalo,” imbuh Nelson.
Diingatkannya juga, antara MUI dan Kementerian agama harus terus bergandengan tangan dalam merumuskan berbagai program keagamaan termasuk kolaborasi dengan pemerintah sebagai organisasi mitra. (Ar/Irf)
Tags
Daerah
