 |
| Yahdi Basma, anggota DPRD Sulawesi Tengah |
"Saya pikir harus transparan dan terbuka sesuai Kepres dan Kepmen mengenai pengadaan barang dan jasa. Hindari praktek koncoisme dan kepentingan sepihak," tutur Yahdi Basma, anggota DPRD Sulawesi Tengah, pada media, Kamis (9/1/20) di Palu.
Aktifis Pena 98 ini mengingatkan visi ke-lima Presiden Jokowi tentang penggunaan APBN yang harus fokus dan tepat sasaran.
"Presiden mengatakan setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus memiliki manfaat ekonomi, manfaat kepada rakyat, terutama meningkatkan kesejahteraan," tutur politisi dari Nasdem ini.
Menurut dia, sesuatu yang dimulai dengan cara-cara tidak baik, hasilnya juga akan mengecewakan. Terlebih buat masyarakat Kabupaten Banggai Laut, proses tender tersebut tidak ada kaitan, mengingat ini proyek pusat dimana Banggai Laut cuma ketempatan (lokasi).
Namun kata dia, mengingat lahan tanah untuk pembangunan bandara berasal dari hibah Pemda dan masyarakat, mereka tak ingin nantinya terjadi masalah
"Jika nanti ada masalah, tentu dampaknya ke Pemda dan masyarakat setempat juga", ujar Yahdi.
Seperti diketahui, berita-berita online sebelumnya, menyebutkan tender proyek paket pengawasan 1 pembangunan lanjutan Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah dengan pagu senilai Rp 30 Miliar, diduga sudah diatur dan sarat kolusi.
Pasalnya pemenang tender yang ditetapkan Biro Layanan Pengadaan Barang Milik Negara (LPBMN) Kemenhub
Kementrian Perhubungan itu ditenggarai tidak memenuhi persyaratan. Dari proposal tehnis maupun administrasi yang diajukan PT SMA selaku pemenang tender penuh kejanggalan.
Ada dugaan, PT SMA memang sudah di-plot sejak awal untuk memenangkan tender tersebut.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah memulai pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah sejak Maret 2019 lalu.
Bandara ini nantinya diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat setempat yang membutuhkan transportasi yang lebih cepat. Aksesbilitas antar pulau dan mampu mengembangkan potensi pariwisata.
Adanya bandara nantinya dapat meningkatkan pelayanan transportasi udara dan merupakan respons serta antisipasi terhadap penanganan kepada daerah terisolir, mengingat waktu tempuh di wilayah ini memiliki jarak kurang lebih 10 jam dengan daerah terdekat
Selain itu, sesuai data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Banggai Laut, termasuk daerah yang memiliki risiko tinggi seperti gempa bumi, dan tsunami sehingga dibutuhkan aksesibilitas yang cepat guna mitigasi bencana.
Pada proses pembangunan bandar udara, lahannya merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut seluas 2.234.834 m² dan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 1457/2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembangunan tahap awal, tahun 2019 Kemenhub telah mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk melakukan pekerjaan Clearing dan Grubing serta biaya pengawasan pekerjaan.
Pembangunan bandara pada tahap awal akan dibangun panjang landas pacu (runway) sepanjang 800 m x 23 m dan akan diperpanjang hingga 1.600 m x 30 m, taxiway 93 m x 15 m dan akan diperpanjang hingga 93 m x 18 m.
Apron memiliki luas 60 m x 70 m dan akan diperluas hingga 130 m x 70 m. Untuk terminal tahap awal akan dibangun 330 m2 dan akan diperluas hingga 1.730 m2.
Pada tahap satu, untuk stage 1 pesawat yang akan melayani rute di Bandar Udara Banggai Laut adalah pesawat berjenis Cessna/Grand Caravan dengan target penumpang sebanyak 17.146 per tahun.
Sampai rampung tahap pertama nantinya Bandara Banggai Laut diperkirakan menelan biaya Rp 400 milyar.
Sementara itu, Pokja maupun LPBMN yang menangani proses tender proyek ini belum bisa dikonfirmasi. (Rel/Udin)
Tags
Nasional
