MAKASSAR (wartamerdeka.info) - Pasca ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar oleh Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, September 2019 lalu, Hamzah Ahmad langsung bekerja cepat melakukan pembenahan baik internal PDAM maupun terkait masalah eksternal, termasuk membeeikan soludi terhadap keluhan masyarakat.
Kepada wartawan, hari ini, Hamzah Ahmad menuturkan bahwa saat dirinya ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama, bertepatan dengan musim kemarau panjang. Sehingga, permasalahan PDAM saat itu ialah memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah daerah yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang.
"Begitu saya dapat SK, hari itu juga saya langsung terjun ke masyarakat bagi-bagi air yang bermasalah distribusi airnya. Saya bawa 35 unit mobil tangki melayani satu titik," ujarnya.
Manajemen sebelumnya, biasanya hanya mengerahkan dua unit mobil tangki air dalam satu titik. Dampaknya ke masyarakat air itu tidak cukup. Jadi ada 50 orang yang mengatakan PDAM peduli, tapi seribu orang yang lain mengatakan PDAM pilih kasih. Ini gara-gara air itu tidak bisa dibagi secara merata, karena tidak cukup.
Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Hamzah Ahmad mengaku sebelum mengerahkan mobil tangki dirinya terlebih dahulu berkoordinasi dengan RT, Lurah dan Camat di daerah yang mengalami kekeringan terkait tingkat kebutuhan air bersih masyarakat.
"Hasil koordinasi mereka bilang dalam satu titik membutuhkan 10 sampai 15 unit mobil tangki, jadi saya ok kan dan kita tambah 35 unit mobil tangki," ujarnya.
Tapi, PDAM kan pada saat itu hanya punya 15 unit mobil tangki, jadi kita libatkan mobil tangki milik swasta dan mobil tangki milik dinas pemadam kebakaran, untuk menyelesaikan satu titik. Jadi dalam sehari kita selesaikan dua titik dan berlanjut hingga tiga bulan," ungkapnya.
"Jadi saya selalu sampaikan ke masyarakat bahwa apa yang dilakukan pada hari ini, ibarat orang sakit kita cuman mampu memberi mereka obat penahan rasa sakit, belum mengobati rasa sakitnya. Tetapi paling tidak ada upaya yang dilakukan manajemen untuk penanganan air jangka pendek," tambahnya.
Selanjutnya kata mantan Direktur Utama PDAM periode 2011-2015 ini, disamping PDAM mendiskusikan air ke masyarakat, pihaknya juga melihat dan mengkaji daerah-daerah yang belum mendapatkan air dan potensial untuk dilakukan pemasangan pipa.
Selain itu, pihaknya juga mencoba membangun komunikasi dengan mitra swasta yang selama ini belum mendapatkan kepastian dari manajemen PDAM sebelumnya terkait kesanggupan PDAM untuk melayani kebutuhan air bersih yang dibutuhkan oleh mitra swasta. Seperti manajemen pengembangan Central Poin of Indonesia (CPI), manajemen Tallasa City, Summarecon, Villa Mutiara, dan pengelola yang nantinya akan mengurus Pelabuhan Perikanan Untia Makassar.
"Saya yakinkan mereka bahwa tanggung jawab untuk memenuhi air bersih adalah tanggung jawab PDAM. Tetapi tidak dibarengi finansial yang cukup, sehingga saya meyakinkan bahwa jika ingin itu terpenuhi kita sama-sama berinvestasi. Jadi pihak swasta investasi jaringan, saya penambahan kapasitas produksi dan akhirnya sepakat dan ini sudah berjalan," ungkapnya.
Selama dua tahun ini, PDAM belum memberi kepastian untuk melayani pihak pengembang/swasta.
Karena lama menunggu kepastian tersebut, pihak swasta tersebut hampir saja malakukan kegiatan sepihak untuk membangun instalasi air sendiri dan sekaligus melayani / mendistribusi sendiri air produksi nereka ke masyakat.
Tapi, saat Hamzah Ahnad dilantik jadi Plt Dirut PDAM, dia berhasil membuat pihak swasta batal melakukan opsi tersebut. Dan akhirnya disepakati adanya kersama investasi
"Kita tahu bahwa Tallasa City itu kawasan kota baru dengan tingkat hunian kelas menengah keatas yang lokasinya mencapai 400 hektar, termasuk pengembang Sumarecon juga memiliki lokasi 400 hektare untuk kota baru. Jika tidak dilayani akan jadi prestasi buruk bagi manajemen PDAM. Termasuk citra dan wibawa kota Makassar sebagai kota dunia dan kota ramah investor tidak baik," jelasnya.
Selanjutnya, PDAM di bawah kepemimpinan Hamzah Ahmad, awal Februari mendatang, akan meningkatkan pelayanan. Pihaknya akan menggunakan teknologi akurasi baca meteran. Gunanya untuk transparansi pembayaran sehingga tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan termasuk PDAM sendiri. Masyarakat dan PDAM bersama-sama mengontrol kecepatan dan ketepatan air yang mengalir ke masyarakat.
"Saya juga sudah membangun komunikasi ke pihak BPKP untuk menjadikan PDAM pilot project," ujatbya.
Selain bekerjasama dengan BPKP, Hamzah Ahmad juga membangun komunikasi dengan aparat hukum seperti Kejari Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulsel. Bahkan, PDAM dan Kejaksaan sudah beberapa kali melakukan pelatihan karyawan terkait cara mengaudit di internal PDAM.
"Kejaksaan kita bermitra sebagai pengacara negara, pengelolaan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, baik pengadaan barang dan jasa PDAM, audit kontruksi hukum yang digunakan dalam kerjasama PDAM dengan beberapa pihak," katanya lagi.
Selain itu, Hamzah Ahmad juga membangun komunikasi dengan Kementerian PU melalui BPPSPAM yang konsen mengurusi PDAM di seluruh Indonesia. Bahkan, mereka sudah melakukan kerjasama dalam mengkaji rencana kerjasama PDAM dengan pihak ketiga.
Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, pihaknya saat sementara melakukan komunikasi dengan berbagai pihak guna pembangunan instalasi air untuk daerah Barombong dengan kapasitas 200 liter per detik. Dimana selama ini, daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar dan Gowa itu belum tersentuh dengan air PDAM.
"Saat ini kita sementara membangun komunikasi baik mitra luar negeri seperti Singapura dan Jerman siapa yang berminat, pihak swasta dan BUMN. Kita kaji siapa yang bisa memberikan harga terbaik dalam hal ini bagaimana daya beli masyarakat terpenuhi, dengan kualitas air yang sama," terangnya.
Selain itu, PDM juga saat ini sementara melakukan pengkajian dan mempersiapkan penggantian pipa tua yang dipasang oleh jaman Belanda dan Jepang. Karena membutuhkan kajian yang mendalam, sehingga PDAM rencananya akan melibatkan ITB atau peneliti dari Jepang.
Kemudian, salah satu program fokus utama Hamzah Ahmad saat kembali menjabat sebagai Plt Direktur Utama PDAM, dirinya langsung melakukan pembenahan internal PDAM khususnya peningkatan SDM yang profesional. Khususnya karyawan yang mengelola keuangan. Dalam meningkatkan SDM, Hamzah Ahmad melibatkan UMI, UNM dan Unhas.
" Untuk UMI melalui lembaga program pendidikan akuntansi melatih 30 karyawan yang kita persiapkan untuk menjadi bagian keuangan dan audit. Kita juga melibatkan Unhas untuk meningkatkan SDM dan UNM terkait psikologi karyawan. Tiga perguruan tinggi itu kita libatkan untuk melihat bagaimana SDM kita dan ini sudah berjalan," katanya lagi.
Langkah PDAM Terkait Temuan BPK
Plt Direktur Utama PDAM Makassar , Hamzah Ahmad juga mengaku akan meminta petunjuk kepada BPK terkait temuannya yang ramai diperbincangkan saat ini.
"Kita akan minta petunjuk terkait tindak lanjut PDAM yang akan diambil kedepannya sehingga apa yang kita lakukan nanti tidak terdampak terkait program kedepannya. Kita juga konsen terhadap pelayanan, SOP standar prosedural didalam menindaklanjuti keputusan yang berdampak pelayanan kita pangkas, saat ini kita memberikan keputusan kepada wilayah untuk memutuskan pelayanan kepada masyarakat supaya tidak terlalu lama," tegasnya.
Kemudian, dalam mengantisipasi kemarau panjang kedepannya, PDAM Makassar akan mempatenkan enam unit pompa air untuk menyedot air dari sungai ke instalasi. Misalnya jika bendungan Lekopancing kekeringan maka akan disuplay dari Moncongloe. Namun, jika Moncongloe kekurangan maka akan disuplai dari Mallengkeri.
"Kedepan rencana ini cukup baik mengantisipasi saat kemarau. Ketika kemarau terjadi 24 jam air harus ada di pelanggan, jadi misalnya Barombong sudah beroperasi meski instalasi kita meningkat produksinya tidak ada lagi masalah," katanya meyakinkan.
Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya pencurian air di musim kemarau, PDAM tidak akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggan nakal. Meski begitu, pendekatan persuasif tetap diutamakan, misalnya memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa mencuri air bertentangan dengan agama.
"Kalau upaya ini tidak berhasil kita lakukan pemberian sanksi denda dan macam-macam. Kalau tidak bisa lagi kita tindak tegas serahkan ke proses hukum. Saya pribadi tidak ada tawar menawar teekait persoalan ini. Termasuk keterlambatan pembayaran juga kita terapkan mulai dari denda dan pemutusan jaringan," tegasnya.(a)
Tags
Daerah
