LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih melayani, pemkab Lamongan melakukan langkah awal melalui Pencanangan Zona Integritas, sekaligus penandatanganan Pakta Integritas diikuti oleh semua perangkat daerah/OPD, kepala Puskesmas, kepala sekolah SMPN dan kepala kelurahan se- kabupaten Lamongan, hari ini.
Pada kesempatan ini, bupati Lamongan, Fadeli meminta kepada semua perangkat harus terus melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja pelayanannya.
"Masih ada yang tidak memenuhi target kinerja, makanya kita lakukan perjanjian kinerja untuk tahun 2020 ini," ujar Fadeli.
Kalau masih ada OPD yang tidak mampu menghasilkan kinerja yang baik dari semua programnya, saya suruh mencoret, masih banyak prioritas lain yg harus kita lakukan.
Sementara, Didit Rudiatmoko, sekertaris Deputi Reformasi Birokrasi Kemenpan yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan konsekuensi lebih penting daripada sekadar penandatanganan.
"Perjanjian kinerja itu mengandung konsekuensi, jadi tidak sekadar tanda tangan berjanji," ujar Didit.
Menurut dia langkah awal memang ada perjanjian, berikutnya harus ada monev untuk menegakkan atau mengevaluasi perjanjian itu, sehingga di penguhujung tahun semua akan kelihatan, ada apa tidak realisasi dari perjanjian ini.
"Inilah yang antara lain, yang dimaksud reformasi birokrasi itu," ungkapnya.
Ada dua kelemahan di birokrasi/aparatur, lanjut Didit Rudiatmoko, yakni pertama, kinerja tidak sesuai dan kedua, integritas tidak sesuai.
Akibatnya masyarakat tidak percaya lagi pada birokrasi/ aparat.
"Apapun yang dilakukan birokrasi harus mampu menarik simpati masyarakat.
Birokrasi harus terus menerus membangun trust kepada masyarakat, sebab birokrasi hadir untuk kepentingan masyarakat," papar Didit.(Mas)
Tags
Daerah
