Widget HTML Atas


Gubernur Khofifah Vs Aktivis?


Oleh :  A Yok Zakaria *)

Pemberian Rapor Merah terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh aktivis Cipayung minus PMII tapi plus IMM yang saat ini sedang viral telah menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, betulkah Gubernur Jatim gagal menangani Covid-19?

Saya tidak punya kompetensi yang cukup untuk ikut-ikutan menganalisa sukses atau gagalnya Gubernur Jatim dalam menangani Covid-19, namun sekilas menurut saya penatalaksaaan pencegahan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur on the right track. Jawa Timur adalah provinsi besar, padat dan penuh dinamika, capaian seperti saat ini dalam penanganan Covid-19 merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Gubernur Khofifah.

Namun dalam catatan singkat akhir Ramadhan 1441 H ini saya ingin melihat dari sisi yang berbeda, yaitu disharmoni hubungan Gubernur Khofifah dengan para aktivis mahasiswa minus PMII, sehingga Gubernur Khofifah diberi rapor merah padahal sebenarnya tidak merah.

Adik-adik aktivis itu punya senior, kalau hubungan Gubernur Khofifah dengan para senior aktivis mahasiswa baik insya Allah tidak akan terjadi siaran pers seperti kemarin itu.

Oke mari kita sejenak melihat spion, kita lihat era Pakde Karwo. Pakde Karwo adalah seorang birokrat tulen (PNS) yang juga aktivis tulen, beliau adalah aktivis GMNI. Selama era Pakde Karwo para aktivis yang berada di Birokrasi Pemprov Jatim diberi peranan penting dan pos jabatan strategis, sebut saja jabatan Kepala BPKAD, Inspektur, Kepala BKD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Biro Administrasi Kessos dll itu semua diberikan kepada para birokrat-aktivis seperi Anom Surahno (GMNI), Noerwiyatno (GMNI), Bawon Adhi Yithoni (HMI), Akmal Boedianto (HMI), Hizbul Wathon (PMII). Pakde Karwo tidak pernah membeda-bedakan antara HMI, PMII dengan GMNI sepanjang mereka tokoh aktivis pasti dirangkul dan diberi peranan penting.

Di era Khofifah rupanya tradisi berubah, beberapa pos penting jabatan birokrasi diberikan kepada gerbong alumni IPDN. Anak-anak muda baru berkarier 3 tahun misalkan, langsung dipromosikan mendahului para seniornya yang sudah puluhan tahun mengabdi bahkan hampir pensiun. Bahkan ngeri sekali melihat akun twitter anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, di mana ada salah satu alumni IPDN yang jelas-jelas melanggar disiplin ASN, bahkan sudah mendapat teguran dinas, ikut terangkut gerbong promosi sehingga membuat resah ASN lain yang rajin masuk kantor dan berkinerja baik.

IPDN adalah sebuah sekolah ikatan dinas Kementerian Dalam Negeri di Jatinangor Jawa Barat yang berseragam ala akademi militer dan memproduk lulusan birokrat Kemendagri. Kampus semi militer tersebut selain warisan orde baru juga merupakan warisan kolonial belanda yaitu OSVIA dan MOSVIA. Dosen IPDN sendiri, Inu Kencana Syafiie berkali-kali meneriakkan pembubaran IPDN, yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat, tapi IPDN tetap berdiri kokoh. Mereka mempunyai jiwa korsa yang positifnya bisa untuk membangun semangat kerja tapi negatifnya bisa untuk membangun jejaring KKN yang kuat dan bisa menjatuhkan siapapun yang tidak mereka sukai. Masyarakat berpendapat, ini era otonomi daerah, bukan era kolonial, orde lama dan orde baru yang totaliter, IPDN sudah tidak relevan.

Pada era Khofifah, birokrat-aktivis kurang beruntung, sebagian mereka cukup berada di Bakorwil, walaupun sebagian yang lain terutama birokrat yang KAHMI masih menempati beberapa posisi strategis.

Saya yakin siaran pers seperti kemarin tidak akan terjadi kalau bisa dicegah oleh senior-seniornya terutama yang berada di dalam birokrasi pemerintahan. Inilah yang saya lihat dibalik semua ini, penglihatan saya belum tentu benar dan silahkan dikoreksi kalau saya salah.

*) Penulis adalah Wakil Ketua PW IKA PMII Jawa Timur

22 komentar untuk "Gubernur Khofifah Vs Aktivis?"

  1. Berita yang dimunculkan sepertinya dibesar besarkan, saat seseorang baru bertugas 3 tahun setelah lulus untuk pangkat tertinggi paling baru 3b, sementara untuk menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi mulai eselon V sampai eselon I ada batas kepangkatan yang wajib dipenuhi karena merupakan jabatan karir. Kepala BPKAD di Propinsi eselpn I dengan syarat pangkat terendah IV b, apa mungkin alumni IPDN baru 3 tahun dilapangan sudah berpangkat IV b?

    BalasHapus
  2. Pengankatan jabatan bukan berdasarkan mantan aktivis ini atau itu tapi berdasarkan kapasitas dan kompetensi yg dimiliki, kalau pengangkatan jabatan hanya berdasarkan mantan aktivis itu namanya KKN !!!!!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Iya bener...sama aja ts bilang klo dulu2 jabatan krn KKN sama2 aktifis gmni....apa ga memalukan spt itu?

      Hapus
  3. Kalah bersaing... Jelas ipdn dasar ilmunya pemerintahan. . Klo krn kedekatan sesama aktivis itu baru KKN namanya? Logika jd terbolak balik. Yg ideal jd salah oleh budaya nepotisme.

    BalasHapus
  4. Birokrat Aktivis?
    sejak kapan itu ada?
    justru itu yang harus dibubarkan karena sarang KKN,
    IPDN itu jelas sekolah kedinasan yg mencetak tenaga profesional penyelenggaraan pemerintahan, penjaga integritas dan profesionalisme, penjaga keutuhan NKRI, kalau aktivis itu dari mana mereka???

    BalasHapus
  5. Mending banyak belajar dulu, biar lebih enak dan bisa diterima logika kalo bikin catatan.... Masa ada birokrat aktivis....???

    BalasHapus
  6. Ini bisa dilaporkan sebagai tindak ujaran kebencian yang tidak berdasar. penulisan artikel ini murni didasari oleh rasa iri dengan potensi orang lain tanpa pengetahuan yang mendalam tentang pemerintahan. aktivis mau masuk di pemerintahan? yang kerjanya koar koar tanpa dasar dan ujung2nya ngemis2 minta ini itu ke pejabat pemerintah.

    pemikiran dangkal mending dirumah tidur jangan sok jadi aktivis.#goblokdipelihara

    BalasHapus
  7. Kalau bikin artikel jangan berat sebelah ya bang. Harus netral. . Jangan membuat kegaduhan dimana kondisi sudah damai. Asal bekerja dan berusaha yang baik maka hasil tidak akan menghianati usaha😊

    BalasHapus
  8. Baru dengar namanya Birokrat Aktivis, Hahaha banyak belajar dulu bos baru sampaikan ujaran kebencian ada beserta bukti, minimal ikuti pendidikannya 1 tahun saja, And gak ada namanya baru lulus 3 tahun langsung bisa menduduki jabatan strategis eselon 1b, Artikel kok ujaran kebencian

    BalasHapus
  9. TS nya GOBLOK
    Bisa di laporin ini ujaran kebencian. Belajar nulis dulu yg obyektif !

    BalasHapus
  10. Tulisanmu cuma bacot doang gan,
    Opo kui birokrat aktifis?
    Dicerna logika dulu ASW

    BalasHapus
  11. Kalau ada anak muda diangkat dalam jabatan, bukankah itu angin segar bagi pemerintahan ya? Saatnya orang yang memiliki kompetensi yang berhak mendapatkan tugas lebih berat supaya roda pemerintahan bergerak cepat. Sy sebagai orang biasa sih mendukung saja, asal pengangkatan tidak ada praktik KKN.

    Birokrat aktivis? Maksudnya Birokrat mantan Aktivis? baru dengar juga nih..
    Btw, saran nih ya.. lain kali harus buat tulisan yang 2 sisi.

    BalasHapus
  12. Munculnya berita tsb Sudah terlihat jelas kualitas otaknya antara birokrat aktivis dengan alumni sekolah kedinasan yang dimaksud ...
    Hilangkan dulu shay mental tempe nya ...
    Sepertinya harus ikut digembleng dulu biar kuat mentalnya ...

    BalasHapus
  13. birokrat aktivis. birokrat anggota partai? wkwkwkwk guyon

    BalasHapus
  14. Tulisan dari orang yang punya pikiran negatif dan otak dangkal

    BalasHapus
  15. Kenapa naik tulisan ini ?
    Takut ya saingan sama alumni stpdn/ipdn ?
    Sudah jelas STPDN/IPDN memang tempat kader pemerintahan
    Makanya indonesia ini nggak maju,krn pengelolaan pemerintahaan nya di serahkan bukan pada ahlinya
    Dan penulis takut ya bersaing ?

    BalasHapus
  16. Hahaha....yang komen anak ipdn sama stpdn Semua....kepanasan

    BalasHapus
  17. Tulisan ngga bermutu, tidak didukung fakta dan data yg konkrit, dan penulis ini tidak paham aturan kepegawaian....

    BalasHapus
  18. Buruk muka cermin dibelah.. Janganlah kalau kinerja tdk bisa sebaik alumni IPDN kemudian membawa pragmatisme aktivis ternyata hanya utk dapat jabatan. Cara pandang kuno.. Buktikan bisa kerja cepat, kinerja tinggi dan kompeten baru bisa bersaing dalam mengisi jabatan strategis. Ini era profesionalisme birokrasi modern bung, bukan jamannya lagi gagah2an sbg aktivis ini itu.. Kapan mau maju negara ini kalo cara pandang nya kuno spt ini terus.. Buktikan prestasi dan dedikasi baru posisi mengikuti..

    BalasHapus
  19. 3 tahun lulus bisa duduk di jabatan strategis? mungkin penulisnya lelah merapati nasib. nulis jabatan penulis dengan gagah tp gagal paham

    BalasHapus
  20. hanya menghubung2kan judul dg jabatan. justru tidak menghubungkan dg kinerja malah menghubungkan dg siapa yg menduduki jabatan. menyebut pns senior hny sbg boncengan dr permasalahan yg akan dibahas, alhirnya terlihat tulisan ini hanya subyektif si penulis. malu ahh...

    BalasHapus

Posting Komentar