JAKARTA (wartamerdeka.info) - Presiden RI melalui twitternya @jokowi pada hari ini 12/07/2020 jam 16.33 menyampaikan “Di usia 73 tahun hari ini, koperasi nasional kita mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19. Saya berharap, koperasi dapat menghadapi tantangan itu dengan inovasi baru dalam produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Termasuk, dengan memanfaatkan teknologi digital.”
Hampir saja terjadi sejarah hari koperasi yang terpenggal karena adanya pandemi Covid-19, namun berkat kejelian dan tekad para pimpinan DEKOPIN mampu menjawab tantangan kepala Negara agar mampu memanfaatkan teknologi digital, maka Peringatan Puncak Acara Hari Koperasi Nasional ke 73 tahun 2020 diselenggarakan oleh Dewan Koperasi Indonesia bekerjasama dengan TVRI dilakukan secara Virtual.
“Alhamdulillah hari Koperasi Nasional perayaannya walaupun Virtual diikuti oleh Presiden ICA, Presiden ACO, Menko Perekonomian RI, Ketua MPR-RI, Wakil Ketua DPR RI serta Gerakan Koperasi se Indonesia diwakilkan oleh para pimpinan DEKOPINWIL & Induk-Induk Koperasi, Semoga Allah SWT senantiasa mempersatukan gerak langkah pegiat Koperasi, dihindarkan dari kezaliman yang ingin memecah belah, Dirgahayu Koperasi, Maju dan sejahteralah Ekonomi Rakyat Indonesia,” ungkap Mohamad Sukri Wakil Ketua Umum DEKOPIN yang ditemui di Komplek Pemakaman Bung Hatta di Tanah Kusir Jakarta Selatan.
Saat didesak apa yang dimaksud dengan memecah belah, Sukri menegaskan, gerakan Koperasi dan DEKOPIN kerap menjadi ajang politisasi oleh banyak pihak untuk kepentingan tertentu. Lihat saja setiap kontestasi politik baik Pilkada maupun pemilu, namun setelah pesta politik itu usai koperasi kerap dianggap beban. Dekopin kerap dijadikan ajang adu kekuatan para elit Dekopin sering dipecah belah. Pada awal tahun 2000-an hingga 2014 menjadi 3 bahkan ada yang menyebut 5 kelompok, kemudian kembali menyatu, namun kini sinyal perpecahan itu kembali terjadi
"Saya mendengar sendiri ada kelompok yang didukung parpol tertentu ujug ujug minta jadi ketua umum DEKOPIN dan konyolnya didukung oleh oknum pemerintahan,” jelas Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren.
Maksudnya Ujug Ujug? “Ikuti dan patuhi lah Ketentuan Organisasi. Ingin jadi ketua umum ada aturannya melalui MUNAS, lha dalam munas kemarin jadi peserta saja tidak apalagi mencalonkan diri, kini ujug ujug minta jadi Ketua Umum karena didukung Parpol tertentu. Kan ambyaar kalau begitu. Katanya ada MUNAS tandingan di hotel sebelah, Munas koq ujug ujug ? siapa pesertanya ? hanya beberapa Dekopinda dari 1 propinsi ? hahaha semua kegiatan Munas DEKOPIN di Makassar terdokumentasikan termasuk ada videonya, mbok ya sudah lah. Jngan Ujub, jangan Takabur. Ditawari jadi Ketua Harian malah melobi petinggi hukum dari Parpolnya kekeuh minta jadi Ketum, hadeuuuh jadi lucu dikiranya di era sekarang bisa menutup-nutupi dan bisa menakut nakuti gerakan koperasi ?” tegas Agung Sujatmoko yang kerap disebut pak Dosen yang juga mantan Ketua Umum KOPINDO.
Kenapa Menteri Koperasi tidak hadir ? “Ini kan hari Gerakan Koperasi bukan hari Kementerian, Harkopnas kali ini luar biasa, semua gerakan koperasi dilevel Global/ Dunia Presiden ICA (International Cooperative Alliance), Presiden Koperasi Asean (ACO) turut menyemarakkan, dari dalam Negeri memberi sambutan Menko Perekonomian RI, Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI serta berbagai tokoh koperasi nasional lainnya,” jelas Raliansen Saragih Wakil Ketua Umum DEKOPIN Bidang Hukum yang juga Aktivis PDIP.
Apa Tantangan dan Harapan Koperasi ? “Koperasi Indonesia telah dan akan mengalami tantangan berat karena pandemi Covid-19, krisis kesehatan ujungnya akan berdampak pada krisis ekonomi, Koperasi dan UMKM telah teruji menghadapi krisis Sosial dan Ekonomi, sebagai contoh pada saat krisis akhir 90an tatkala konglomerat pada kabur sambil melarikan modalnya ke Luar Negeri, Koperasi dan UKM tetap tegar menghadapinya karena Indonesia adalah Tanah Air kami, krisis pun berlalu, kini saya berharap, koperasi dapat menghadapi tantangan pandemi Covid-19 ini harus mampu menghadapinya dengan berbagai inovasi baru dalam melakukan produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Yang kesemuanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Ketentuan Regulasi Pemerintah harus lebih memihak minimal netral lah, tolong jangan dipaksakan ketentuan ketentuan yang mengatur perseroan khususnya di bidang keuangan, jangan dipaksa diberlakukan pada usaha koperasi karena memang beda, coba saja cek UU Perbankan dan UU OJK boleh dipastikan tidak menyebut/ menyinggung koperasi,” jelas Sukri yang berlatar pendidikannya hingga S3 tentang Koperasi.
“Sebaiknya Insan Gerakan Koperasi bersatu padu jangan mau dipecah belah oleh para petualang. Dirgahayu Koperasi Indonesia, Jayalah Bangsaku, Sejahteralah Ekonomi Rakyatku," tutup Sukri yang mempunyai pengalaman sebagai Pengurus Koperasi Primer, Pusat dan hingga sekarang di Induk Koperasi.(Nurdin)
Tags
Nasional
