Lurah Ruslan Jufri: Keberadaan WALHI Di Kodingareng Meresahkan Masyarakat

Lurah Kodingareng Ruslan Jufri, SSos,  Kota Makassar

MAKASSAR (wartamerdeka) - Melalui Lurah Ruslan Jufri, S.Sos., masyarakat Pulau Kodingareng,  Kota Makassar,  Sulawesi Selatan mempertanyakan tujuan keberadaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (The Indonesian Forum for Environment) (WALHI) di lingkungan mereka. Disebutkan, keberadaan WALHI tersebut sudah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Selaku kepala pemerintahan, saya memanggil WALHI ke kelurahan, karena masyarakat Kodingareng resah. Setiap malam WALHI itu selalu melakukan pemutaran video. Sehingga masyarakat seperti dicuci otaknya untuk tertuju kesana. Anggapan masyarakat, suatu saat pulau mereka akan hilang karena 3-5 ke depan tahun akan terjadi abrasi besar-besaran," ujar Lurah Kodingareng, Ruslan Jufri, S.Sos., kepada wartawan di Makassar, Selasa (22/09/2020).

Bagi Ruslan Jufri, jika memang keberadaan WALHI adalah untuk mengawal aspirasi masyarakat, dirinya tidak akan mempermasalahkan. Hanya saja, dia tidak menemukan ada izin dari pihak WALHI di kelurahan atau kecamatan. 

"Tidak ada koordinasinya dengan saya sebagai pemerintahan sampai sekarang. Tidak ada sama sekali," cetus Ruslan.

Oleh sebab itu, Ruslan Jufri menilai WALHI seperti punya niat tidak baik. Terlebih sepanjang keberadaannya di Kodingareng, WALHI seperti memberi pemahaman-pemahaman yang keliru. Ironisnya, kata Ruslan Jufri, masyarakat tidak pernah bereaksi. 

Ruslan Jufri menegaskan, bila memang benar ada masalah di lingukan Kodingareng, biarkan masyarakat bersama pemerintah yang menyelesaikan persoalannya sendiri, tidak usah ada orang lain yang ikut campur.

"Biarlah kami dengan tokoh masyarakat yang menyelesaikan persoalan ini. Saya pernah menawarkan kepada WALHI kalau memang ada niat untuk mengawal aspirasi masyarakat kami, tolong libatkan tokoh masyarakat juga, libatkan RT dan RW, kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi dari masalah apa pun," tegasnya.

Ruslan Jufri mengaku pernah berbicara dengan tokoh masyarakat dan para punggawa untuk duduk bersama-sama perusahaan Pelindo, namun ketika mengundang WALHI untuk hadir, justru yang terdengar adalah WALHI melarang masyarakat untuk datang di pertemuan tersebut. Mereka, kata Ruslan Jufri, malah sampaikan di masjid bahwa gubernur akan datang ke pulau. 

"Ini 'kan bahasa untuk mengalihkan supaya tokoh masyarakat tidak menghadiri undangan dari Pelindo. Masyarakat menganggap gubernur akan datang ke pulau. Untuk apa kita hadir undangannya Pelindo. Saya juga sampaikan kepada Pak Hadi salah satu warga yang selalu bersama-sama dengan WALHI untuk berdiskusi, sejauhmana keberhasilan mereka mengawal aspirasinya masyarakat. Tapi dia malah menolak. Pada dasarnya info-info yang masuk dari masyarakat memang WALHI yang menjual nama gubernur agar masyarakat tidak hadir," tutur Ruslan.

Terkait berita yang tersebar, Ruslan Jufri menegaskan, sebetulnya tidak ada kekerasan baik dari pemerintah maupun pihak kepolisian. Kepolisian bertindak karena adanya anarkis di situ. 

"Karena dia melihat sepanjang aksi-aksi damai yang dilakukan pihak kepolisian tidak ada persoalan, silahkan saja. Tapi sepanjang ada aksi-aksi anarkis seperti melakukan pembakaran ban dan pelemparan bom molotov polisi melakukan tindakan karena ada pembakaran di situ," urai Ruslan Jufri.

Terkahir, Ruslan Jufri menyarankan, ke depannya setiap ada masalah, pemerintah dan masyarakat saja yang menyelesaikan sendiri tanpa campur tangan pihak luar. 

"Lembaga apapun tidak usah masuk kesini. Maka saya menganggap tidak ada orang luar yang memberikan solusi kepada masyarakat. Tidak ada untungnya juga," tandas Ruslan Jufri. (A)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama