SERANG (wartamerdeka.info) - Proses pembangunan di Banten bagai panggang jauh dari api lantaran ego sektoral sangat kuat dan cenderung tidak pernah berakhir.
"Memang ego sektoral sangat kuat di Banten, antara bupati, walikota dan gubernur tidak ada sinerginya," kata H. Asep Rahmatullah, mantan Ketua DPRD Provinsi Banten, saat menyampaikan pandangannya di acara silaturahmi para aktivis, penulis, jurnalis, tokoh masyarakat pengusaha dan budayawan, Sabtu (28/11/2020), di Baros, Kabupaten Serang.
Menurut Asep, bisa jadi lantaran sistim demokrasi pemilihan kepala daerah mengakibatkan tidak bersinerginya para kepala daerah.
Namun, lanjut Asep, sebagai warga Banten tidak perlu menyerah pada situasi ini, karena banyak pekerjaan rumah yang harus disikapi sebagai stakeholder.
Seperti masalah pelabuhan, yang sudah jelas menjadi ladang penghasilan asli daerah. Tetapi lantaran peraturan dan undang-undang yang tidak dipahami kalangan birokrat di Banten, selain ego sektoral, akhirnya terabaikan.
"Isyu pengangguran dan indek pembangunan manusia menjadi Isyu yang harus diperioritaskan," tegas Asep, yang saat itu hadir warga Banten mantan Walikota Jakarta Barat, Burhanudin.
Ini karena, lanjut Asep, mereka masih selalu berfokus pada APBD, padahal tata ruang di Banten masih sangat besar potensi untuk pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Ki Habib menyatakan sangat mengapresiasi pandangan Asep Rahmatullah, dan perlu disampaikan kepada pihak pengambil kebijakan.
"Kita harus sampaikan ke pemimpin daerah, agar potensi pendapatan daerah jangan diabaikan" ujar Habib, yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Kadin Provinsi Banten, bidang Kemaritiman.
Misalnya sektor kemaritiman di Banten, kata Habib, berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah bila pimpinan daerah mamahaminya.
Selain itu, dapat menciptakan lapangan usaha dan sekaligus lapangan kerja bagi warga Banten.
"Banyak bidang yang terabaikan dan luput dari pemikiran para pemimpin. Padahal di Banten kemaritiman dapat menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi warga Banten," tandas Habib.
Saat ini, warga Banten hanya sebagai penonton dari aktivitas dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini karena, pada kenyataan, lahan mencari nafkah sudah dikuasai warga luar Banten.
Begitu pula masalah yang harus disikapi, luas pantai yang dimiliki Banten tidak membantu meningkatkan kesejahteraan warganya.
"Perlu dipikirkan untuk membuka lembaga pendidikan kemaritiman," kata Habib.
Lembaga pendidikan kemaritiman, lanjut Habib, sangat penting untuk masa depan Banten. Ini karena sudah mencangkup berbagai sektor kehidupan.
"Maka itu saya berharap kita harus buka dialog dengan menggelar FGD (Focus Group Discussion)," tegasnya, dengan harapan tidak lagi ada penundaan untuk menyelesaikan masalah Banten.
Acara silaturahmi yang di gelar Banten Club, dikoordinir Uten Sutendy, penulis, moderator Muhamad Yani Rizal, wartawan senior, berakhir dengan kesimpulan segera digelarnya FGD, mengundang narasumber yang berkompeten.(jsp)
