Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

 


Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Universitas Riau, Bamsoet Dorong PPKn Kembali Masuk Pelajaran Wajib Di Semua Jenjang Pendidikan


JAKARTA (wartamerdeka.info) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai di dunia akademis pada berbagai tingkatan cenderung menempatkan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pelajaran atau mata kuliah 'kelas dua'. PPKn hanya dianggap sebagai mata kuliah 'pelengkap' yang dianggap kurang menarik dan membosankan.

Padahal, pembelajaran PPKn ditujukan untuk membangun wawasan kebangsaan dan membentuk serta mengembangan karakter dan jati diri bangsa. Khususnya, bagi generasi muda bangsa selaku pewaris estafet kepemimpinan nasional, agar selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan berpedoman kepada nilai-nilai luhur Pancasila. 

"Saya bersyukur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tetap memiliki Program Studi PPKn. Bahkan tahun ini sedang merayakan Milad ke-56 Prodi PPKn. Menunjukkan bahwa civitas akademika Universitas Riau memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap eksistensi pendidikan karakter dan jati diri bangsa di lingkungan pendidikan tinggi," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speech Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangka Milad ke-56 Prodi PPKn di Universitas Riau, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Turut hadir antara lain Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof.Dr Iwantono, M.Phil, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prof. Dr. Mahdum, M.Pd. dan Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Dr.Hambali, M.Si.

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai terpinggirkannya mata pelajaran PPKn merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kreasi dan inovasi. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain melalui penyegaran metode pembelajaran yang adaptif terhadap kemajuan zaman serta tidak bersifat dogmatis.

"Benchmark atau margin tolok ukur keberhasilan pembelajaran PPKn adalah ketika tumbuh kesadaran kolektif di lingkungan akademis. Bahwa program studi PPKn telah menjadi suatu kebutuhan, dan bukan keterpaksaan demi kewajiban pemenuhan SKS belaka," tandas Bamsoet.

Dalam Sosialisasi Empat PIlar MPR RI tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengajak mahasiswa sebagai generasi muda bisa mengoptimalkan perannya dalam penanganan pandemi Covid-19. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan. 

"Pertama, karena pandemi hadir pada era disrupsi, di mana kemajuan teknologi dan modernitas telah mempengaruhi tatanan pada seluruh sektor kehidupan, maka implementasi peran pemuda mesti diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilakukan misalnya pada penyusunan konten dan format sosialisai penerapan protokol kesehatan melalui berbagai platform dan medium yang kreatif sehingga lebih mempunyai daya tarik," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, pemuda harus memelopori lahirnya informasi yang sehat dan inklusif di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya era internet, di mana hingga kuartal II 2020, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen (diakses oleh sekitar 196,7 juta orang), maka penyebarluasan berbagai informasi terkait penangananan pandemi melalui media online menjadi penting dan krusial.

"Tidak saja untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik, tetapi juga untuk mengimbangi dan menangkal informasi yang tidak benar (hoax) tentang covid-19. Ini penting, karena merujuk pada data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Rabu 21 Oktober 2020, tercatat ada temuan 2.025 hoax terkait Covid-19," pungkas Bamsoet. (A)

Posting Komentar untuk "Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Universitas Riau, Bamsoet Dorong PPKn Kembali Masuk Pelajaran Wajib Di Semua Jenjang Pendidikan"