SURABAYA (wartamerdeka.info) - Plt. Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) Bima Haria Wibisana mengatakan, kolaborasi dalam membangun pemerintahan yang modern dan kuat menjadi urusan bersama, pusat hingga pelosok daerah.
Itu disampaikan, saat memberikan penghargaan BKN Awards 2021, Jumat (26/11) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Menurut dia, hanya negara-negara dengan birokrasi modern dan kuat yang mampu memberikan pelayanan publik dan pembangunan kepada masyarakat.
Bima mengungkapkan Indonesia berada pada peringkat 16 terkaya di dunia tapi kemakmuran nya berada pada urutan 69.
Untuk dapat memiliki birokrasi yang kuat, lanjut Bima pembangunan kompetensi birokrasi di masing-masing daerah perlu dilakukan.
"Itu sedikit curhat saya yang bisa kita renungkan bersama, bagaimana kita ingin membangun kompetensi birokrasi di daerah. Ini perlu kita lakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik, karena tanpa itu kalau birokrasinya tidak kuat, tidak cerdas, maka pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya akan sangat lambat untuk bisa ditingkatkan," kata Bima Haria Wibisana.
Sementata, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan perencanaan kompetensi bukan hanya perencanaan kepegawaian semata, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan dari percepatan layanan, penentuan kualitas, dan bagaimana mengukur indikator kinerja yang harus semakin cepat pemenuhannya.
"Ini bagian penting sesungguhnya, bagaimana kita membuat perencanaan kompetensi bukan perencanaan kepegawaian semata. Perencanaan kompetensi yang bisa memenuhi percepatan kebutuhan berbagai hal yang secara spesifik dibutuhkan untuk para ASN yang memasuki jabatan-jabatan fungsional," kata Khofifah.
Bupati Lamongan Yuhronur Effendi yang menerima BKN Award 2021, mengaku bangga atas capaian yang diperoleh Kabupaten Lamongan dalam implementasi penilaian kinerjanya.
"Alhamdulillah Lamongan kembali menerima penghargaan. Kali ini penghargaan nasional, BKN Awards 2021 untuk kategori empat dari lima kategori yang ada, yakni implementasi penilaian kinerja, dan ini adalah yang pertama kali diperoleh Lamongan. Lamongan mendapatkan peringkat kedua nasional, dan peringkat pertama di Jawa Timur," terang Pak Yes.
Bupati berharap kedepannya perencanaan kompetensi maupun kepegawaian di Kabupaten Lamongan akan dapat terus meningkat dan menjadi lebih baik.
"Kita perlu terus tingkatkan perencanaan kompetensi birokrasi maupun perencanaan kepegawaian di Kabupaten Lamongan. Membangun dan mengelola ASN yang berakhlak, produktif, inovatif, kreatif. untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan," tambahnya.
BKN Awards adalah penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat dan daerah atas partisipasinya dalam mengelola ASN. Tahun ini merupakan tahun ketujuh sejak BKN Awards diluncurkan pada tahun 2015, dengan tujuan untuk memacu kinerja kementerian/lembaga/daerah dalam melaksanakan 18 elemen penilaian indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN.
Indeks implementasi NSPK dan manajemen ASN ini meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan ASN; pengangkatan ASN; pangkat; jabatan; pola karier; pengembangan karier ASN; mutasi; penilaian kinerja; penggajian, tunjangan, dan fasilitasi; penghargaan; disiplin; cuti; kode etik; pemberhentian; jaminan pensiun dan hari tua; pensiun; dan perlindungan.
Penghargaan BKN Awards yang diberikan Kabupaten Lamongan ini sebagai apresiasi atas dukungan dalam mengawal instansi pemerintah daerah di wilayah kerjanya, untuk melaporkan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014. Hal ini dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. (Mas)
