Undangan Sudah Disebar, Pengurus DPD Partai Golkar Kab Enrekang Batal Dilantik, Bukti TP Gagal Kelola Partai

ENREKANG (wartamerdeka.info) - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan  H. M Taufan Pawe (TP) batal melantik Muslimin Bando sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Enrekang periode 2021- 2026 pada Jumat (15/7/2022) kemarin.

Padahal undangan pelantikan sudah beredar di kalangan Pengurus Golkar Enrekang. 

Yusuf, Kepala sekretariat DPD Golkar Enrekang mengakui adanya pembatalan acara pelantikan Pengurus DPD Golkar Kabupaten Enrekang  yang mestinya berlangsung pada hari Jumat (15/7/2022) di Resting House Villa Bambang, Kecamatan Anggeraja Enrekang.

Acara tersebut tiba-tiba  diganti dengan kegiatan Silaturahmi H. M Taufan Pawe dan rombongan dengan Fungsionaris Golkar Kabupaten Enrekang.

Yusuf mengatakan pelantikan batal dilakukan karena ada perbaikan atau perombakan struktur organisasi di tubuh Golkar Enrekang.

Salah satu Formatur Golkar Enrekang periode 2021-2026 Ismail Jafar mengakui tidak tahu menahu perihal pembatalan pelantikan Pengurus Golkar Enrekang pada hari ini.

“Saya tidak tahu kenapa pelantikan dibatalkan,” katanya singkat.

Pembatalan pelantikan pengurus DPD Golkar Kabupaten Enrekang periode 2021- 2026 itu disesalkan sejumlah pihak, karena hal itu menghambat pergerakan untuk melakukan konsolidasi partai.

Salah satu Pengurus Golkar Enrekang Arfan Renggong pun beeharap agar pelantikan Pengurus Golkar sebaiknya segera dilakukan mengingat saat ini tahapan Pemilu sudah berjalan.

“Sebaiknya segera dilakukan pelantikan supaya konsolidasi bisa berjalan. Bagaimanapun roda Organisasi tidak bisa berjalan kalau belum ada pelantikan Pengurus,” ucap Arfan Renggong.

Tokoh senior Partai Golkar Sulawesi Selatan yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel Drs H A Iskandar Zulkarnaen Lathief, juga menyesalkan peristiwa pembatalan pelantikan pengurus DPD Golkar Kab Enrekang tersebut.

Hal itu, menurutnya, membuktikan ketidakmampuan TP mengurus Partai.

Iskandar Zulkarnaen Lathief yang sampai sekarang masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Prov Sulsel, menyebut, jika TP tetap berkeras dengan cara dia memanage Partai, maka sebagai Imam/ pimpinan, TP ibaratnya telah buang angin/ Kentut, karena itu dia harus minggir untuk berwudhu kembali dan memberikan kesempatan kepada syaf/orang di belakangnya untuk melanjutkan perjuangan partai.

Dia kembali mengungatkan, memimpin Partai sebesar Partai Golkar, apatah lagi sebagai Partai Pemenang Pemilu 2019 di SulSel, harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang sudah termaktub di dalam AD/ART dan berbagai Peraturan Organisasi yang ada.

"Golkar dikenal sebagai Partai yang paling lengkap dan paripurna aturan organisasinya, karena itu jika ada oknum pimpinan yang menjalankan roda organisasi tanpa mengacu sepenuhnya pada aturan tersebut, rasanya ridak lucu deh," ujar Iskandar, kepada media ini, Sabtu (16/7/2022).

Diungkapkan, begitu detailnya, jenis-jenis forum pengambilan keputusan di Partai Golkar itu diatur sedemikin rupa, jadi tidak usah ditafsirkan atau dikreasikan lagi apatah lagi  jika langkah tersebut “berpotensi” memperbesar perbedaan diantara pengurus yang ada.

"Kan aneh jika rapat yang diadakan selalu saja 'Rapat Terbatas' yang cenderung tidak dikenal dalam AD/ART selain Rapat Pleno/ Rapat Pengurus Harian atau Rapat-rapat Bidang dan sebagainya," tandasnya.

Dia mensinyalir Rapat Terbatas yang dilakukan TP adalah salah satu upaya dia untuk menghilangkan akses yang merupakan HAK Politik dari orang-orang yang dianggap bakal berbeda pendapat dengan nafsu/ambisi politik yang sedang dia bangun. 

"Kasian dong Partai Golkar-nya kalo begitu. Dia dikendalikan oleh orang-orang yang tidak pede dan tidak Kesatria dalam memimpin," ujarnya.

Iskandar mohon para pimpinan Partai Golkar di Pusat (Jakarta), jangan menerima “mentah-mentah” begitu saja segala macam laporan TP yang disampaikan tanpa turun ke bawah, mengecek kebenaran laporan tersebut. 

Karena bisa saja Laporan tersebut, tidak sesuai warna aslinya dan untuk memastikan itu, Airlangga lebih baik menurunkan Tim Independen untuk memeriksa keadaan sebenarnya di lapangan. 

"Sekali lagi, karena nada-nada sumbang tentang Partai Golkar sudah terlalu lama terdengar, maka langkah check and rechek atau konsolidasi menyeluruh perlu dilakukan oleh Ketua Umum, kalau perlu turunkan orang DPP atau orang yang dipercaya oleh Ketua Umum untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar SulSel," pungkas Iskandar. (A)


Posting Komentar untuk "Undangan Sudah Disebar, Pengurus DPD Partai Golkar Kab Enrekang Batal Dilantik, Bukti TP Gagal Kelola Partai"