Kepercayaan Publik Bisa Menurun Bila PDI Perjuangan Tak Berikan Sanksi Tegas Terhadap YN

PURWAKARTA (wartamerdeka.info) - Kasus Narkoba yang menjerat YN salah seorang Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi sorotan publik terus bergulir.

Apalagi kasusnya menjadi pertanyaan banyak pihak ketika hasil Asesmen dari BNNK Karawang menyatakan YN Negatif Narkoba dan hanya di Rehabilitasi saja.

Padahal sudah jelas YN ditangkap bersama dua temannya WW dan LA oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta setelah mengkonsumsi Sabu dengan barang bukti Alat hisap sabu dan dari hasil test urin ke tiga orang tersebut dinyatakan positif.

Berdasarkan dari kronologis itu harusnya DPC PDI Perjuangan Kab.Purwakarta sudah bisa menentukan sikap dan memberikan sanksi yang tegas kepada kadernya yang terlibat Narkoba, apalagi Partai berlambang banteng moncong putih ini konsisten pada aturan internalnya.

Apalagi YN sebagai Anggota DPRD yang merupakan reprensentatif masyarakat harus bisa membawa Marwah DPRD kab.Purwakarta yang bebas dari segala hal yang melanggar Norma dan Kode Etik DPRD.

Dengan adanya kasus YN ini sedikit banyaknya akan menjadi dampak buruk bagi institusi DPRD, dan partai PDI Perjuangan pengusung YN, sehingga citra partai menjadi terganggu.

Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Hukum (KMPH) mantan Anggota DPRD Periode 1999 - 2009, Ir.H.Awod Abdul Gadhir, Kepada wartamerdeka.info Selasa (9/8/2022) mengatakan, harus nya PDI Perjuangan segera mengambil sikap dengan memberikan sanksi sesuai AD/ART Partai atas kegaduhan yang ditimbulkan karena kasus Narkoba YN

Jangan sampai kasus ini menjadi bola liar, terlepas dari positif, Negatif,  YN sudah mengkonsumsi Narkoba dan itu jelas sudah bisa dikatagorikan melanggar aturan Partai serta kode etik Dewan.

"Dan sudah sewajarnya PDI Perjuangan segera bertindak dengan memberikan sanksi terhadap YN yang sesuai dengan kesalahannya agar citra partai bisa meningkat kembali," pungkas Awod.(A.Budiman)

Posting Komentar untuk "Kepercayaan Publik Bisa Menurun Bila PDI Perjuangan Tak Berikan Sanksi Tegas Terhadap YN"