JAKARTA (wartamerdeka.info) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perkonomian) Airlangga Hartarto mengatakan ada lebih dari 30 negara berkembang yang memiliki utang hingga di atas 100 persen tengah kesulitan membayar utang.
"Lebih dari 30 negara utangnya di atas 100 persen. Dengan kenaikan tingkat suku bunga AS, maka potensi mereka untuk membayar atau solvency (ratio) negara-negara berkembang ini menjadi bermasalah," kata Airlangga, pada Selasa (2/8/2022).
Airlangga menekankan bahwa gejolak ekonomi global yang memicu kenaikan harga pangan dan energi telah mendorong negara-negara itu menambah utang.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyebut pandemi Covid-19 dan diperparah dengan perang antara Rusia Ukraina turut memicu disrupsi rantai pasokan global dan menyebabkan inflasi di berbagai negara.
"Brasil (inflasi) hampir 12 persen, Eropa 9,5 persen, Amerika Serikat 9 persen, dan Singapura 5,61 persen. Ini gak pernah terjadi sebelumnya," tuturnya.
Airlangga menekankan bahwa dunia saat ini tengah dihadapkan oleh risiko 5C, yakni Covid-19, Conflict (konflik), Climate Change (perubahan iklim), Commodity Price (harga komoditas), dan Cost of Living (biaya hidup atau inflasi).
Adapun, posisi utang pemerintah RI hingga Juni 2022 mencapai Rp 7.123,62 triliun atau lebih tinggi dibandingkan posisi akhir Mei 2022, yakni Rp 7.002,24 triliun.
Sementara itu untuk rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 39,56 persen. Angka itu jauh lebih kecil dari rasio utang Indonesia terhadap PDB seperti yang diproyeksikan IMF per April 2022 yang mencapai 42,71 persen.
Berdasarkan jenisnya, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,46 persen dari seluruh komposisi utang akhir Juni 2022. Apabila dilihat berdasarkan mata uang, utang Pemerintah didominasi oleh mata uang Rupiah, yaitu 70,29 persen.
