JAKARTA (wartamerdeka.info) - Waketum PPP Arsul Sani menyebut pernyataan anggota DPD RI Tamsil Linrung tidak etis, karena telah mengomentari soal mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa bakal mundur dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
"Luar biasa Pak Tamsil Linrung yang bukan PPP merasa lebih tahu tentang Suharso Monoarfa, PPP dan KIB. Namun buat saya, adalah hal yang tidak etis seorang yang berasal dari partai lain, tepatnya PKS, bicara tentang partai lain dalam kaitannya dengan posisi koalisinya," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (22/9/2022).
Arsul menepis isu Suharso mundur usai posisinya di PPP diisi Plt Ketum Mardiono. Arsul mengatakan PPP sedang fokus menyiapkan kegiatan KIB di Semarang.
"Apa yang disampaikannya itu sepanjang menyangkut posisi PPP, bukan sikap Suharso Monoarfa pribadi, adalah tidak betul. PPP justru sedang menyiapkan kegiatan KIB berikutnya di Semarang," ujarnya.
"Jadi kalau bicara posisi PPP di KIB sekarang maka belum ada rencana perubahan," imbuhnya.
Namun, Arsul mengatakan dirinya tak mengetahui langkah politik pribadi Suharso. Arsul berharap Suharso tetap berkontribusi aktif di partai dan koalisi.
"Jika yang dimaksud adalah posisi pribadi Pak Suharso Monoarfa terkait KIB, maka itu ya berpulang kepada beliau apakah beliau masih mau aktif atau mengundurkan diri dari semua aktivitas KIB. Meski kami berharap Pak Suharso tetap memberikan kontribusi aktif baik terhadap PPP maupun KIB," katanya.
Sebelumnya, Anggota DPD RI Tamsil Linrung menyebut Suharso Monoarfa bakal mengundurkan diri dari KIB. Mundurnya Suharso, menurut Tamsil, buntut dari konflik internal PPP sehingga Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP.
"Kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan Mas Suharso rencananya akan mengundurkan diri dari KIB dan siap akan bergabung dengan kita karena dia menyampaikan kita tidak berharap," kata Tamsil Linrung di Teras Budhe, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).
Tamsil Linrung mengklaim dirinya mendapatkan informasi tersebut dari politikus senior PPP Bachtiar Chamsyah. Dari informasi tersebut, Suharso mendapatkan penegasan bahwa Presiden Jokowi tak ikut-ikutan terkait konflik PPP.
"Akhirnya Mas Harso ke Menteri Hukum dan HAM bertanya 'Kita kan berteman sama-sama menteri kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya'. Kan sangat cepat 1x24 jam datang rombongan yang mengatakan ini hasil munas besoknya keluar keputusan bahwa yang disahkan diakui kepengurusannya adalah yang sebelah," ujarnya.
