MUARA ENIM (wartamerdeka.info) -Belasan gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Organisasi Kemasyarakat Pemuda (OKP) kabupaten Muara Enim mengancam akan menggerunduk kantor Kemendagri dan kantor Gubernur Sumsel.
Hal tersebut dilakukan, karena kecewa Kemendagri tak kunjung melantuk H. Ahmad Usmarwi Kaffa, SH., L.Lm, Abden sebagai Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan periode 2018 -2023. Diketahui, H.Ahmad Usmarwih Kaffah terpilih sebagai Wakil Bupati pada sidang paripurna dprd Muara Enim pada 6 September 2022
" Ya, kami seluruh Ormas, LSM dan OKP Muara Enim yang tergabung mendukung adanya kepala daerah Definitif di Muara Enim akan melakukan aksi damai dengan menyatakan 5 sikap kepada Kemendagri dan kantor Gubernur nanti atas tak kunjung dilantiknya Wakil Bupati Definitif Muara Enim ," ujar Antoni Dequen salah satu perwakilan Ormas Muara Enim yang tergabung mendukung adanya kepala daerah Definitif kepada media ini. Rabu, (23/11/2022).
Lima sikap tersebut, lanjutnya, di antaranya, pertama mempertanyakan tak kunjung dilantiknya Wakil Bupati terpilih Definitif H.Ahmad Usmarwih Kaffah pada sidang paripurna Tanggal 6 September 2022 kemarin.
Kedua, mendukung segala ketetapan pada sidang paripurna yang dilakukan
Ketiga mendukung Mentri Dalam Negeri untuk segera menerbitkan Surat Penetapan Pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim hasil Sidang Paripurna DPRD tersebut.
Ke empat mendukung Pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumatera Selatan dan atau Menteri Dalam Negeri.
Kelima siap mengawal dan mengamankan keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim, Gubernur Sumatera Selatan,dan Menteri Dalam Negeri dalam pelantikan nanti.
"Apa bila di November ini tak kunjung ada kepastian untuk di lantik, kami akan lakukan aksi damai ini di kantor Kemendagri dan Kantor Gubernur Sumsel ," tegasnya.
Ditambahkanya, ketua Ormas JPKP Muara Enim Muaraenim Zulpadli Azim, S.Pd yang menyayangkan kepada Kemendagri dan Gubernur Sumsel H Herman Deru terkesan seolah mengulur-ulur waktu terhadap adanya pelantikan wakil Bupati terpilih PAW H Ahmad Usmarwi Kaffa sisa jabatan 2018 - 2023.
Menurutnya, hal tersebut, karena di kabupaten Muara Enim sangat memerlukan sosok pemimpin kepala daerah yang difinitif, karena menyangkut kebijakan aspek pembangunan yang ada di kabupaten Muaraenim.
Kalau alasan pelantikan diulur-ulur karena adanya proses PTUN yang sedang berjalan, kan sudah ada penjelasannya dari pakar hukum bahwasanya hal tersebut tidak menghambat dalam adanya proses pelantikan.
"Kenapa kok, Kemendagri dan Gubernur terkesan menghambat pelantikan ini, sedangkan proses pemilihan kemarin berdasarkan petunjuk oleh Kemendagri boleh melakukan proses pemilihan Wakil Bupati ," tanya nya.
Jadi, tambahnya, pihaknya meminta dan mendesak kepada Kemendagri dan Gubernur Sumsel untuk segera melantik wakil bupati terpilih kemarin pada bulan november ini juga.
"Apa bila tidak segera melantik, kami akan mengadakan aksi besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi kami di Kantor Kemendagri. Karena kami masyarakat kabupaten Muara Enim sangat membutuhkan sosok kepala yang Ditinitif ," tegasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Muaraenim Liono Basuki, B.Sc mengatakan dalam proses pemilihan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada waktu lalu di Gedung DPRD Muaraenim di aksanakan sesuai aturan petunjuk dari Kemendagri.
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada yang salah dan tidak menyalahi aturan.
"Untuk proses pemilihan kemarin, sudah sesuai petunjuk dari Kemendagri dan tidak menyalahi aturan serta hasil pemilihan telah kami serahkan di Kemendagri. Kalau sejauh ini kami DPRD sudah berupaya menyurati terhadap kapan pelaksanaan pelantikan untuk di lakukan dan sampai saat ini juga kami belum menerima balasan nya tersebut dari Kemendagri ," pungkasnya. (Agus v).
