Dongkrak Metabolisme Kinerja Birokrasi
Oleh: W. Masykar
Setelah dua tulisan sebelumnya beredar dan banyak dibaca khalayak, tidak sedikit yang memberi respon atas tulisan bersambung ini.
Menariknya, dari banyaknya respon, khalayak bahkan menyampaikan usulan agar uneg unegnya bisa disalurkan lewat serial tulisan yang bertajuk "Membedah Janji Kampanye Bupati Yes" ini.
Kolom ini, sesungguhnya diharapkan bukan hanya analisis dari pemikiran penulis, melainkan sebagai bagian dari partisipasi publik untuk menyampaikan pemikiran kritis atas perkembangan pembangunan kabupaten Lamongan, atau lebih spesifik terhadap janji janji bupati terpilih Yes bro disaat jelang dan pilkada serentak berlangsung 2020 kemarin.
Apalagi, kepemimpinan pasangan Yesbro tersisa kurang dari 2 tahun. Tentu cukup sulit mewujudkan janji janji kampanye yang setidaknya ada 11 program yang menjadi unggulan saat kampanye.
Sebagai bagian dari public discourse pembaca diharapkan ikut terlibat aktif memperdebatkan sebuah isu krusial atau menawarkan gagasan, sekaligus menguji
sejauh mana janji kampanye Yesbro telah mampu diimplementasikan untuk warga masyarakat secara merata dan berkeadilan.
Meski tentu saja, masih dalam tataran pengamatan. Sebagai suatu hipotesis, sah sah saja tulisan ini dihadirkan, setidaknya sebagai sumbangsih pemikiran dan kritik konstruktif kepada pemerintah daerah (kabupaten).
Mulai dari pembangunan infrastruktur jalan yang oleh bupati Yes dinilai masif tapi faktanya masyarakat masih saja mengeluh perihal banyaknya jalan jalan yang rusak, baik jalan poros desa, poros kecamatan sampai jalan lingkungan.
Belum lagi, soal penanganan bencana banjir yang kerap dikritisi warga dan anggota dewan karena dianggap belum optimal.
Bukan ini saja, pendidikan juga tidak kalah melahirkan sikap pesismisme kalangan wali murid dan pelaku pendidikan karena dinilai makin meredup.
Demikian juga yang terkait bidang ketersediaan lowongan pekerjaan, janji 1000 lapangan kerja baru, peningkatan kompetensi tenaga kerja dan 10.000 wirausaha baru. (Bersambung)
